Fahri Hamzah Kritisi Penggunaan Pasal Makar

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (Foto: dpr.go.id)

Arah - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengkritisi penggunaan pasal makar terhadap seseorang yang mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Menurut dia, yang bisa melakukan makar adalah pihak yang memiliki senjata.

"Saya mengimbau polisi jangan menggunakan pasal makar, karena yang bisa makar memiliki senjata, kalau tidak memiliki senjata maka tidak bisa makar," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Fahri menanggapi laporan caleg PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, yang melaporkan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar terkait people power.

Hamzah mempertanyakan orang yang berbicara di publik lalu disebut melakukan makar, karena delik makar ada bahasa hukumnya sehingga jangan dikarang.

"Pasal makar itu namanya onslaught, itu dibagi dua yaitu onslaught mulut dan onslaught senjata. Onslaught (serangan merusak) memakai mulut sudah dihapus sehingga tidak ada lagi makar pakai mulut, yang ada pakai senjata," jelasnya dilansir antara.

Dia menilai makar itu terkait dengan menggunakan senjata, mobilisasi senjata, penyelundupan senjata, rencana pembunuhan, namun menggunakan senjata.

Menurut dia, tidak perlu khawatir apabila sebuah pendapat yang dikemukakan dapat memunculkan provokasi sehingga pendapat dalam era-demokrasi tidak perlu dianggap bahaya.

Baca Juga: Fraksi Golkar Tolak Usulan Pembentukan Pansus Pemilu
AHY dan 8 Kepala Daerah Rumuskan Perdamaian Jelang 22 Mei

Sebelumnya, Amien Rais dilaporkan Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar terkait pernyataan people's power. Dewi Tanjung menjelaskan, pelaporan itu didasari orasi Rais di depan Gedung KPU pada 31 Maret 2019. Selain Rais, dia melaporkan Rizieq Syihab dan Bachtiar Nasir.

"Perkaranya sama dengan yang kita sangkakan kepada Saudara Eggi Sudjana yaitu 'people power', dan itu orasinya Bapak Amien Rais langsung di depan KPU tanggal 31 Maret 2019," kata Tanjung, di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Dalam laporannya, Tanjung juga menyertakan alat bukti berupa compact disc yang berisi orasi ketiga orang terlapor itu.

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Al-Khaththat Minta Penangguhan Penahanan, Ini Jawaban Polisi Al-Khaththat Minta Penangguhan Penahanan, Ini Jawaban Polisi
Langsung Orasi Usai Diperiksa, Gema Takbir Iringi Habib Rizieq Langsung Orasi Usai Diperiksa, Gema Takbir Iringi Habib Rizieq

#Fahri Hamzah #Dugaan Makar #Amien Rais #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar