KPU: Laporkan Sumber Dana Kewajiban Lembaga Hitung Cepat

Komisi Pemilihan Umum (Dani Hermansyah/Arah.com)

Arah - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan melaporkan sumber dana merupakan kewajiban dari lembaga hitung cepat (quick count).

Hal ini menaggapi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebutkan KPU melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran serta pelaporan lembaga yang melakukan hitung cepat.

Bawaslu menyebut dari 37 lembaga survei, ada 22 yang belum melaporkan sumber dana dan metodologi kepada KPU. Arief mengatakan memang belum semua lembaga hitung cepat melaporkan sumber dananya namun kewajiban tersebut ada di tangan mereka.

"Mereka harusnya menyampaikan ke KPU tanpa perlu diminta, ada pasal yang menyatakan mereka harus melapor sumber dana ke KPU," kata Arief.

Baca Juga: Caleg Terpilih Diimbau Segera Laporkan Harta Kekayaan
Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Input Situng

Saat lembaga hitung cepat mendaftar, lanjut dia, KPU akan memeriksa sumber dana, metodologi dan badan hukumnya. Jika telah memenuhi syarat, lembaga tersebut akan ditetapkan.

Dari 43 lembaga yang mendaftar, hanya 40 lembaga hitung cepat yang memenuhi persyaratan seleksi.

Arief menambahkan tidak semua lembaga yang terdaftar di KPU melakukan hitung cepat. Bagi lembaga yang melakukan hitung cepat, dalam 15 hari hasilnya harus disampaikan kepada KPU.(ant)

Berita Terkait

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Pendaftaran Lembaga Survei Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Pendaftaran Lembaga Survei
Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar! Hasil Survei Tidak Netral, Prabowo: Terserah Siapa yang Bayar!
Bawaslu Minta Cek Ulang Formulir C1 untuk Perth Bawaslu Minta Cek Ulang Formulir C1 untuk Perth

#Lembaga Survei #kpu #bawaslu #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar