Sidang Gugatan Pilpres di MK, Kubu Prabowo Kutip Ucapan Yusril

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com/ Helmi Shemi)

Arah - Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nashrullah dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, mendorong Mahkamah Konstitusi untuk tidak terbatas mengadili selisih perolehan suara, melainkan juga kecurangan dalam pemilu.

Dia mengutip ucapan mantan ketua MK hingga ahli hukum tata negara, termasuk Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan capres-cawapres," ujar Nasrullah mengutip Yusril saat membacakan berkas permohonan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menurut Nasullah, Yusril mengatakan MK semestinya juga mengadili pemilu yang dilaksanakan konstitusional atau tidak, bukan hanya perselisihan angka-angka perolehan saja.

Selanjutnya Nashrullah mengutip pakar hukum tata negara Saldi Isra yang kini menjadi hakim MK, pembatasan dapat diterobos saat terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Baca Juga: Yusril Sebut Tudingan Terjadi Pelanggaran Harus Disertai Bukti
Sidang di MK, Tim Hukum Paslon 02 Klaim Raih 52 Persen Suara

Mantan Ketua MK Arif Hidayat juga dikutip Nasrullah, yakni untuk mencapai demokrasi substansial, MK dapat mengadili tidak hanya sengketa hasil pemilu, melainkan keseluruhan proses pemilu sepanjang proses dalam persidangan terbukti melanggar asas pemilu jujur dan adil.

"Hal ini ikhtiar MK untuk mencapai demokrasi yang substansial bukan hanya demokrasi prosedural," ucap Nashrullah mengutip Arief Hidayat.

Nasrullah juga mengutip mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqqie pun tentang semangat penyelesaian sengketa sebaiknya tidak hanya dibatasi perkara, tetapi juga dalam proses pembuktian kecurangan dalam pemilu.(ant)

Berita Terkait

Yusril Sebut Tudingan Terjadi Pelanggaran Harus Disertai Bukti Yusril Sebut Tudingan Terjadi Pelanggaran Harus Disertai Bukti
Hakim MK Adakan Pertemuan, Bahas OTT Patrialis? Hakim MK Adakan Pertemuan, Bahas OTT Patrialis?
TKN Nilai Kubu Prabowo Tak Bisa Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK TKN Nilai Kubu Prabowo Tak Bisa Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK

#Mahkamah Konstitusi #sengketa pemilu #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar