5 Komisioner KPU Palembang Anggap Sudah Jalankan Prosedur Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (Dok.KPU)

Arah - Lima Komisioner KPU Palembang siap mengikuti proses hukum terkait penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka mengklaim sudah berbuat sesuai prosedur penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengatakan sangkaan yang menyebut KPU Palembang telah menghilangkan hak suara karena tidak melaksanakan Pemilu Susulan (PSL) di beberapa TPS adalah keliru.

"Kami ikuti proses hukum ini sampai selesai, tapi kami yakin tidak melanggar aturan pemilu, sebab rekomendasi PSL yang diusulkan Bawaslu tidak wajib dilaksanakan atas kajian komprehensif," ujar Eftiyani saat memberi keterangan pers.

Menurut dia, ketika Pemilu 17 April 2019, PPK Kecamatan Ilir Timur II merekomendasikan penghentian pencoblosan. Setelah diplenokan KPU memutuskan menghentikan pencoblosan dan dilakukan PSL pada 21 April di dua TPS.

Namun pada 21 April ternyata KPU menerima rekomendasi lagi dari Bawaslu untuk melaksanakan PSL di 68 TPS dan esoknya bertambah lagi menjadi 70 TPS. KPU berkeyakinan usulan PSL sudah melewati batas waktu karena paling lambat rekomendasi PSL harus diusulkan pada 17 April.

Lalu pada 25 April Bawaslu mengirimkan revisi rekomendasi agar PSL diubah menjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 70 TPS tersebut. Saat itu batas pelaksanaan PSL tinggal dua hari lagi.

"Dari 70 TPS itu kami verifikasi dan identifikasi mengenai kelayakan dilaksanakan PSL. Selama proses tersebut banyak KPPS menolak PSL serta ditemukan TPS yang tidak layak PSL, sampai dapatlah 13 TPS yang bisa PSL, jadi di 13 TPS itu yang PSL," kata Eftiyani.

Ia mengaku KPU Palembang pada saat itu sempat bingung lantaran Bawaslu mengubah status dari PSL ke PSU. Namun pihaknya memutuskan tetap menerima rekomendasi awal untuk melaksanakan PSL di TPS yang memenuhi syarat.

Proses tersebut, kata dia, sudah sesuai undang-undang seperti kalimat rekomendasi Bawaslu yang menyatakan 'Agar digelar PSL yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSL menurut undang-undang'.

"Itu sudah sesuai undang-undang, jadi salah kami di mana? Selain itu, kasus ini menurut kami tupoksinya administratif, seharusnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) dulu, tidak langsung ke polisi," katanya.

Baca Juga: MK Tegaskan Tak Ada Ancaman terhadap Hakim Konstitusi
Kuasa Hukum Jokowi Tak Kesulitan Siapkan Jawaban Dalil Prabowo

Ketua Bawaslu Palembang M Taufik mengatakan permasalahan PSL merupakan ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang telah menetapkan sebagai tindak pidana, bukan permasalahan administratif.

"Sebelumnya kami sudah memplenokan temuan-temuan dari Panwascam, saat itu ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu berupa penghilangan hak suara masyarakat sehingga dibawa ke Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polisi dan kejaksaan," ungkap Taufik.

Setelah diplenokan Gakkumdu, selanjutnya diklarifikasi dan dikaji ulang baru dinyatakan ada pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU Palembang.

Ketika dinyatakan ada pelanggaran tindak pidana pemilu dilanjutkan ke tingkat penyidikan, dalam hal ini Bawaslu melimpahkanya ke polisi.

"Adapun penetapan status tersangka merupakan wewenang polisi, tentu didahului dengan gelar perkara," katanyanya.

Mengenai asumsi KPU Palembang yang menyatakan usulan rekomendasi PSL tidak melalui kajian, dia membantahnya.

"Semua rekomendasi pasti sudah kami kaji," kata Taufik.(ant)

Berita Terkait

PAN Akan Gugat Hasil Rekapitulasi Pileg di 5 Dapil PAN Akan Gugat Hasil Rekapitulasi Pileg di 5 Dapil
Usut Korupsi Dana Bansos Pemprov DKI, Bareskrim Gandeng BPK Usut Korupsi Dana Bansos Pemprov DKI, Bareskrim Gandeng BPK
Debat Capres Diharapkan Jadi Referensi Publik Gunakan Hak Pilih  Debat Capres Diharapkan Jadi Referensi Publik Gunakan Hak Pilih

#kpu #kpu palembang #Pemungutan Suara Ulang #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar