Kasus Suap Pelayaran, KPK Panggil Dua Anggota Komisi VI DPR

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (Foto: Dok.Arah.com/ May Rahmadi)

Arah -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota Komisi VI DPR RI sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kerja sama di bidang pelayaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Dua anggota dewan itu, yakni Inas Nasrullah Dzubir dan Nasril Bahar. dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Indung (IND) dari pihak swasta.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Dzubir dan Nasril Bahar sebagai saksi untuk tersangka IND terkait kasus suap kerja sama di bidang pelayaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan penerimaan lain terkait jabatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa

Selain Indung, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).

Untuk Asty, berkas perkara dan dakwaan yang bersangkutan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sidang perdana Asty telah ditetapkan pada Rabu (19/6/2019).

Diduga Asty memberikan suap sekitar 158 ribu dolar AS dan Rp311 juta yang diberikan dalam beberapa tahap, sejak Mei 2018 hingga 27 Maret 2019.

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG dengan PT HTK. Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta "fee" dari PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di kantor PT Inersia di Jakarta.

Baca Juga: Kesehatan Menurun, Pemeriksaan Sofjan Jacob Dihentikan Sementara
Sidang di MK, KPU Sebut Ma'ruf Tak Langgar Ketentuan Pemilu

Selanjutnya, KPK mengamankan 84 kardus dan dua kontainer plastik yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang dengan total Rp8,45 miliar, diduga dipersiapkan Bowo Sidik Pangarso untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019. Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.(ant)

Berita Terkait

3 Tersangka Ditahan, Ini Konstruksi Suap Perkara di PN Balikpapan 3 Tersangka Ditahan, Ini Konstruksi Suap Perkara di PN Balikpapan
Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka, KPK Terus Kaji DAK Wali Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka, KPK Terus Kaji DAK
Anak Buah di Tangkap KPK, Menhub Tak Henti Meminta Maaf Anak Buah di Tangkap KPK, Menhub Tak Henti Meminta Maaf

#kpk #Kasus Suap #Komisi VI DPR RI #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar