MK Tolak Permintaan Tim Hukum Prabowo Agar Saksi Dilindungi LPSK

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj).

Arah -  Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin keamanan seluruh saksi dan ahli yang dihadirkan di MK untuk memberikan kesaksian.

"Tidak perlu didramatisir lah yang seperti ini, pokoknya semua saksi yang dihadirkan itu dijamin keamanannya," ujar Saldi dalam sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Saldi menanggapi permintaan kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto agar Mahkamah menyurati LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan ahli yang dihadirkan dalam sidang pembuktian pada Rabu (19/6/2019).

Permohonan Bambang juga ditanggapi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang menegaskan tidak pernah ada satu saksi dan ahli yang dihadirkan di MK mengalami ancaman atau merasa terancam ketika memberikan keterangan.

"Bahwa sesuai konstitusi, tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terancam ketika menyampaikan keterangan di hadapan Mahkamah. Ketika orang bersaksi atau sebagai pihak yang berada di dalam kewenangan Mahkamah, tidak boleh ada orang yang merasa terancam," kata Palguna.

Palguna meminta agar tidak ada hal yang menjadikan sidang di MK terkesan menyeramkan.

Terkait dengan hal tersebut, Bambang kembali mengatakan banyak saksi yang mempertanyakan keamanan mereka sehingga enggan memberi keterangan di MK.

"Masalahnya perlindungan saksi tidak hanya di ruangan sidang, tapi juga di luar sidang, kami berangkat dari fakta tersebut," ujar Bambang.

Bambang kemudian mengatakan pihaknya sudah menjelaskan bahwa konstruksi hukum yang dipaparkan pemohon menjelaskan adanya permasalahan dengan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum pihak terkait, Luhut Pangaribuan meminta izin untuk memberi tanggapan, karena merasa hal yang dikemukakan pemohon secara tidak langsung berhubungan dengan pihak terkait.

"Kalau ini tidak diperjelas, nanti akan menjadi semacam insinuasi, menjadi sesuatu seolah tidak diperhatikan oleh persidangan ini, apalagi dikaitkan dengan sudah konsultasi dengan LPSK," kata Luhut.

Luhut meminta agar dalam persidangan yang terbuka dapat diperjelas memang benar ada ancaman atau tidak.

Baca Juga: Sidang di MK, Yusril Nilai Dalil Kubu Prabowo-Sandi Hanya Asumsi
Sidang di MK, KPU Sebut Ma'ruf Tak Langgar Ketentuan Pemilu

Bambang kemudian menegaskan pihaknya hanya meminta MK menyurati LPSK untuk memberi perlindungan bagi seluruh saksi dan ahli yang dihadirkan pemohon.

Namun hal itu tidak dimungkinkan Undang Undang LPSK karena perlindungan bagi saksi dan korban hanya berlaku dalam perkara pidana.

"Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Bambang ini ada yang tidak bisa dipenuhi oleh Mahkamah. Berkaitan dengan LPSK, Mahkamah sudah bersikap tidak bisa memenuhi itu," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo.(ant)

Berita Terkait

Prabowo Minta Pendukungnya Tak Berbondong-bondong ke MK Prabowo Minta Pendukungnya Tak Berbondong-bondong ke MK
KPU Hanya Punya Waktu 3 Hari Susun Jawaban Gugatan Prabowo     KPU Hanya Punya Waktu 3 Hari Susun Jawaban Gugatan Prabowo
Serahkan Perbaikan ke MK, Ini yang Disertakan Tim Hukum Prabowo  Serahkan Perbaikan ke MK, Ini yang Disertakan Tim Hukum Prabowo

#pilpres 2019 #sengketa pemilu #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar