MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres pada 27 Juni 2019

Polisi bersiap menjaga Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Pengamanan dilakukan menjelang dan saat sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019 digelar di MK. )ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Arah - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan akan menggelar sidang putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 pada Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB.

Kepala Bagian Humas dan  Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pengucapan putusan merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/6/2019).

“MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Artinya, lanjut dia, pembahasan, pendalaman terhadap segala hal terkait perkara akan selesai pada Kamis. Termasuk drafting putusannya untuk diucapkan pada hari yang sama.

Laksono menegaskan, percepatan sidang pengucapan putusan sama sekali tidak terkait dengan kegiatan atau pertimbangan di luar kepentingan MK. Terlebih lagi, tidak ada aturan yang mempermasalahkan percepatan pengucapan putusan ini.

“Tidak ada hubungannya menyesuaikan agenda apa pun di luar kepentingan MK. Ini semata-mata karena Majelis Hakim siap mengucapkan putusan di hari Kamis. Karena secara aturan, tidak jadi masalah mempercepat pengucapan putusan. Tanggal 28 Juni 2019 merupakan tenggat waktu paling akhir putusan diucapkan dalam limitasi 14 hari kerja MK harus menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden,”  jelasnya. 

Fajar menjelaskan 14 hari kerja itu soal manajemen waktu. Sedangkan yang terpenting, persidangan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengarkan keterangan secara adil, seimbang. Kemudian sisa waktu yang ada dimanfaatkan Majelis Hakim, termasuk untuk memutus perkara.

“Bahwa kemudian Majelis Hakim membutuhkan waktu satu, dua atau tiga hari, itu hanya soal manajemen waktu, seberapa cepat Majelis Hakim mempersiapkan dan memfinalisasi putusannya,” kata Fajar.

Baca Juga: MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Perkara Sengketa Pilpres
Nama Setya Novanto Disebut dalam Dakwaan Sofyan Basir

Fajar mengambil ibrah pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014. Saat itu juga kurang dari 14 hari kerja. Artinya, putusan diucapkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

“Hal itu bukan karena pertimbangan keamanan. Karena soal keamanan selama persidangan, kami sudah mempercayakan kepada aparat keamanan. Kami sudah berkoordinasi untuk agenda yang ditetapkan MK. Kebutuhan dan strategi di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Fokusnya di  Gedung MK agar persidangan yang digelar berjalan dengan lancar,” tandas Fajar.

Kebijakan misalnya pengalihan arus lalu lintas, penutupan jalan di depan Gedung MK, sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Tak hanya itu, pihak Kepolisian juga siap melakukan pengamanan terhadap sembilan Hakim Konstitusi maupun keluarganya selama pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pengamanan untuk keluarga hakim tidak terbatas hanya keluarga inti, namun juga keluarga besar yang berada di luar kota.

“Kami melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sampai persidangan selesai. Setelah putusan MK diucapkan, pengamanan terhadap Hakim MK, rumah jabatan Hakim MK maupun rumah Hakim MK di daerah, semua masih dalam kerangka koordinasi dengan pihak keamanan. Sebab setelah Pemilihan Presiden, MK masih akan menyidangkan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif,” pungkas Fajar.

Berita Terkait

Di depan Purnawirawan, Ryamizard Tegaskan Tak Ada Lagi 01 dan 02 Di depan Purnawirawan, Ryamizard Tegaskan Tak Ada Lagi 01 dan 02
PKS Apresiasi Pernyataan Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres     PKS Apresiasi Pernyataan Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres
Jelang Sidang MK, Kapolda Jabar Imbau Warga Tak ke Jakarta       Jelang Sidang MK, Kapolda Jabar Imbau Warga Tak ke Jakarta

#sengketa pemilu #pilpres 2019 #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar