Ini SOP Pengajuan Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Dok Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Puspen Kemendagri)

Arah - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri. Surat dengan Nomor 009/5546/SJ tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, sementara Surat Nomor 009/5545/SJ ditujukan kepada bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut ditegaskan, bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Hal itu dalam rangka tertib administrasi dan Koordinasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca Juga: Pendaftar Seleksi Capim KPK Sebagian Besar Dosen dan Advokat
Tiket KA Bandara Soekarno-Hatta Didiskon Selama Juli 2019

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, menurut Mendagri, akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri, yaitu ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Keamanan Kementerian Luar Negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri 10 hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,” pungkas Tjahjo.

Berita Terkait

Pemilih Belum Terdaftar DPT Bisa Gunakan Hak Suara, Ini Syaratnya Pemilih Belum Terdaftar DPT Bisa Gunakan Hak Suara, Ini Syaratnya
Gara-gara Orasi Ahoker di Depan Rutan, Mendagri Akan Lapor Polisi Gara-gara Orasi Ahoker di Depan Rutan, Mendagri Akan Lapor Polisi
Tjahjo Kumolo Sesumbar Kemendagri Bebas Kasus Suap Tjahjo Kumolo Sesumbar Kemendagri Bebas Kasus Suap

#Kemendagri #Tjahjo Kumolo #Luar Negeri #Kepala Dearah #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar