Pengembangan Umrah Digital Bersifat Optional

Rapat Kemenag dengan Kemenkominfo, Traveloka dan Tokopedia. di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (19/7). (Foto: Kemenag)

Arah -Kementerian Agama (Kemenag) menekankan semua pihak untuk mematuhi UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR. Karena itu, pengembangan umrah digital harus berdasarkan prinsip penyelenggaraan umrah yang dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Hal itu disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim dalam rapat bersama Traveloka dan Tokopedia. Rapat yang juga dihadiri perwakilan Kemkominfo digelar di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Pertemuan ini merupakan upaya Kemenag untuk mendalami perkembangan teknologi informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital.

"Hasilnya, ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," tegasnya.

Menurut Arfi, pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap dilakukan PPIU.

Traveloka maupun Tokopedia menegaskan tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

"Umrah Digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi," pesan Arfi.

Arfi menambahkan, rapat juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespon disrupsi inovasi secara tepat. Di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

Baca Juga: Rencana Startup Umrah, DPR Akan Undang Menkominfo dan Menag
Cegah PPIU Nakal, Kemenag Siapkan Aplikasi Layanan Umrah

Kemenag dan Kominfo akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

"Kita akan sinkronkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin umat Islam dapat beribadah dengan baik," jelasnya.

Dilansir situs Kemenag, Arfi mengatakan masukan dari berbagai pihak akan digunakan untuk menemukan skema terbaik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke depan. Salah satunya, memfasilitasi kerjasama antara PPIU dengan unicorn. Dengan demikian, kedua pihak bisa saling bersinergi, bukan saling meniadakan.

"Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat," pungkasnya.

Berita Terkait

Pengalaman Tak Terlupkan Rahma Azhari Umroh Bersama Sang Anak Pengalaman Tak Terlupkan Rahma Azhari Umroh Bersama Sang Anak
Cegah PPIU Nakal, Kemenag Siapkan Aplikasi Layanan Umrah Cegah PPIU Nakal, Kemenag Siapkan Aplikasi Layanan Umrah
Indonesia Pangsa Pasar Menjanjikan untuk Jamaah Haji dan Umrah Indonesia Pangsa Pasar Menjanjikan untuk Jamaah Haji dan Umrah

#Umrah #ibadah umroh #Kemenag #Traveloka #Tokopedia #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar