MK Bacakan Putusan Dismissal, 58 Perkara Pileg 2019 Tak Berlanjut

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com)

Arah -Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan 58 perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 tak berlanjut. Putusan tersebut dibacakan usai kesembilan Hakim Konstitusi membaca dan mempertimbangkan permohonan, jawaban, dan alat bukti dari para pihak.

“Hari ini MK sidang agenda pembacaan putusan dismissal artinya mana perkara yang tidak dilanjutkan untuk agenda sidang berikutnya," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ke-58 perkara yang diputus dismissal terdiri dari 14 perkara di panel 1, 23 perkara di panel 2, serta 21 perkara di panel 3. Alasan hukum atas perkara-perkara itu beragam, mulai dari ketidaksesuaian antara posita dan petitum; tidak ada persetujuan atau rekomendasi dari DPP Partai Politik; permohonan ditarik; posita didasarkan pada asumsi penggelembungan suara dan posita tidak merinci nama-nama TPSnya.

Selain itu juga karena permohonan diajukan melebihi tenggat waktu; pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar; renvoi pemohon masuk ke substansial permohonan; petitum pemohon meminta diskualifikasi calon lain; tidak ada sandingan perolehan suara; hingga alasan pemohon tidak meminta pembatalan SK KPU No. 987 /2019.

"Padahal kita tahu objek gugatan dalam PHPU di MK ini satu-satunya adalah SK KPU No. 987/2019," kata Hasyim dilansir kpu.go.id.

Selain putusan dismissal, sebanyak 122 perkara diputus akan berlanjut ke tahap pemeriksaan pembuktiaan yang akan dimulai pada Selasa (23/7/2019).

Baca Juga: Komisi III DPR Akan Gelar Pleno Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril
Lolos Uji Kompetensi, 104 Capim KPK Akan Ikuti Tes Psikologi

Sementara itu, 80 perkara lainnya dari total 260 perkara teregister akan dibacakan pada putusan akhir mendatang tanpa melalui tahap pembuktian ataupun tidak diputus dismissal.

“Kalau yang tidak disebut itu berarti tidak diberikan kesempatan pada pembuktian, dugaan kami kemungkinannya ya permohonannya ada dua yakni tidak dapat diterima berarti aspek formil tidak terpenuhi dan ditolak, intinya bukan substantif, kemungkinan tidak diterima bukan ditolak karena pokok perkara tidak diperiksa dalam pembuktiaan,” kata Hasyim.

Perkara yang dinyatakan dismissal pada panel 1 meliputi 7 parpol yakni Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, Partai Aceh, Demokrat dan NasDem; panel 2 meliputi 14 parpol yakni PDI-P, NasDem, PKS, Gerindra, Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, PKPI, Hanura, PKB dan PSI; panel 3 meliputi 11 Parpol yakni PAN, Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKPI, Hanura, Berkarya dan PBB.

Berita Terkait

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg 2019 Besok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg 2019 Besok
KPU Telah Terima Materi Gugatan PHPU Tim Hukum BPN               KPU Telah Terima Materi Gugatan PHPU Tim Hukum BPN
Profil 9 Hakim Kpnstitusi Pengadil Sengketa Pilpres 2019 Profil 9 Hakim Kpnstitusi Pengadil Sengketa Pilpres 2019

#Putusan Hakim #Mahkamah Konstitusi #sengketa pemilu #sidang gugatan pileg 2019 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar