Langgar Netralitas, 991 ASN Terancam Sanksi

Badan Kepegawaian Negara (Wikimedia)

Arah - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas politik seperti keberpihakan kepada calon pasangan tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 hingga Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.

Data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) menetapkan 991 ASN terlibat dalam pelanggaran netralitas (data per Januari 2018-Juni 2019).

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan dari jumlah itu, 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi. Sebanyak 179 ASN dikenakan sanksi disiplin dan 120 lainnya dijatuhi sanksi kode etik.

“Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing,” ujar Ridwan dalam siaran persnya.

Sebelumnya, BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) pada 4–10 Juli 2019. Hal ini karena dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99.5% berstatus pegawai instansi pemerintah daerah.

Dia mengingatkan, ketentuan jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk ASN yang terbukti melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ada dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas.

Baca Juga: Amnesti Baiq Nuril Diputuskan Usai DPR Dapat Penjelasan Menkumham
Gantikan May, Boris Johnson DIlantik Menjadi PM Inggris Besok

Pertama, jenis pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang yang meliputi ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon dan memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, terlibat kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

“Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” jelas Ridwan.

Kedua, jenis pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat meliputi sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 

Berita Terkait

Indonesia Siap Dukung Proses Deradikalisasi di Marawi Indonesia Siap Dukung Proses Deradikalisasi di Marawi
Ratusan Suporter Sriwijaya FC Diberangkatkan ke Jakarta Ratusan Suporter Sriwijaya FC Diberangkatkan ke Jakarta
Pemprov DKI Pastikan Hunian DP Nol Rupiah Berkualitas Pemprov DKI Pastikan Hunian DP Nol Rupiah Berkualitas

#ASN #Badan Kepegawaian Negera (BKN) #netralitas #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar