Kemendagri Prihatin Kepala Daerah Kena OTT Jual Beli Jabatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkat Tangan (OTT) penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri menilai tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.

“Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Pernyataan tersebut disampakan Bahtiar menyusul penangkatan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Mohamad Tamzil, dalam OTT KPK terkait jual beli jabatan di daerahnya, Jumat (26/7/2019). Menurut Kapuspen, Kemendagri selalu mengingatkan kepada daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

“Kita sering ingatkan, apalagi Pak Menteri (Mendagri, Tjahjo Kumolo) gencar meningkatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau Gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” ungkap Bahtiar.

Area rawan korupsi tersebut, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan. Tak hanya itu, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. Namun , kembali pada individu masing-masing.

“Kita sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupgah di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing,” kata Bahtiar.

Baca Juga: Bupati Kudus Kena OTT, KPK Sesalkan Suap Jabatan Masih Terjadi
KPK Tahan DPO Tersangka Suap kepada Bupati Labuhan Batu

Untuk diketahui KPK telah menangkap Bupati Kudus M Tamzil dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019). KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

"Kita hormati proses hukum silahkan berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap menggunakan azas praduga tak bersalah hingga ada keputusan peradilan berkekuatan hukum tetap," pungkasnya.

Berita Terkait

Cegah Korupsi, Tjahjo Perkuat Inspektorat Kemendagri Cegah Korupsi, Tjahjo Perkuat Inspektorat Kemendagri
Mendagri Bantah Kerja Sama APIP Lindungi Koruptor Mendagri Bantah Kerja Sama APIP Lindungi Koruptor
Suap Pembahasan APBD-P Pemkot Malang, KPK Tetapkan Tersangka Baru Suap Pembahasan APBD-P Pemkot Malang, KPK Tetapkan Tersangka Baru

#Kemendagri #ott #suap pejabat #korupsi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar