Masyarakat Diimbau Tak Mudah Unggah Data Kependudukan di Medsos

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (Foto:Kemendagri)

Arah - Masyarakat diimbau tidak mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA) ke media sosial. Sebab data itu akan muncul dalam mesin pencari Google, sehingga mudah disalahgunakan bahkan diperjualbelikan para "pemulung data".

"Banyaknya gambar KTP-el dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta akhir pekan lalu.

Pernyataan Zudan menanggapi praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup Dream Market Official yang viral akhir-akhir ini. Selama ini, kata Zudan, banyak sekali data dan gambar KTP-el serta KK berseliweran di Medsos dan laman pencarian Google.

"Sekadar contoh, ketik 'KTP elektronik' di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika ketik clue 'Kartu Keluarga' di google, maka dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK," jelas Zudan seperti dikutip dari situs Kemendagri.

Bahkan, lanjut Zudan, masyarakat dengan enteng menyerahkan copy KTP-el, KK untuk suatu keperluan, seperti mengurus SIM dan lainnya melalui biro jasa.

"Data KTP-el dan Nomor HP kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," kata Zudan.

Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku. Data Nomor HP di buku tadi ternyata laku dijual dan ada pembelinya.

"Jadi saya pastikan data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dukcapil. Saya juga ingin memastikan bahwa data NIK serta KK tersimpan aman di data base Dukcapil dan tidak bocor seperti dugaan masyarakat," kata Zudan.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Ibu Kota Akan Pindah ke Kalimantan
Luar Biasa, Nenek 90 Tahun Selesaikan Studi S-2

Sekadar informasi, sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari buat yang mau masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator.

"Jadi kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google tadi dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Apalagi UU Perlindungan Data Pribadi saat masih digodog di Pemerintah. penyalahgunaan data kependudukan via medsos jadi sangat liar," jelas mantan penjabat Gubernur Gorontalo ini.

 

Berita Terkait

Kemendagri Pastikan Data yang Dijualbelikan Bukan Dari Dukcapil Kemendagri Pastikan Data yang Dijualbelikan Bukan Dari Dukcapil
Agar Tak Kehilangan Hak Pilih Pemilu 2019, Perhatikan Hal Ini Agar Tak Kehilangan Hak Pilih Pemilu 2019, Perhatikan Hal Ini
Presiden Jokowi: Media Sosial Siapa yang Bisa Memagari Presiden Jokowi: Media Sosial Siapa yang Bisa Memagari

#E-KTP #Ditjen Dukcapil #kemendagri #Media Sosial #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar