Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Industri Sawit

Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto:ekon.go.id)

Arah -Pemerintah memastikan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Meski saat ini banyak tantangan terutama dari sisi eksternal, sejumlah langkah telah dan akan terus dilakukan untuk mempertahankan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian ini.

“Sektor kelapa sawit telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar bertajuk Menciptakan Industri Sawit yang Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Total nilai ekspor produk sawit pada 2018 sebesar 17,89 miliar dolar AS dan berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto. Dalam sektor ketahanan energi, penerapan kebijakan mandatori biodiesel dalam kurun waktu Agustus 2015 hingga 30 Juni 2018 mencatatkan penghematan devisa sebesar 2,52 miliar, dolar AS atau setara Rp30 triliun.
 
Dilansir ekon.go.id, industri perkebunan sawit mampu menyerap hingga 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 14,3 juta tenaga kerja tidak langsung. Sementara kebun sawit yang dikelola petani swadaya mampu menyerap 4,6 juta orang.
 
“Daerah-daerah yang dominan kelapa sawitnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding daerah lain. Konteks ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit berkontribusi terhadap pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Artinya, kita sejalan dengan dengan program PBB untuk menyejahterakan masyarakat,” terang Darmin.
 
Darmin menerangkan, Indonesia telah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak tahun 2011. ISPO dirancang untuk memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia dikelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
 
Pemerintah juga sedang memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) 8 Tahun 2018 terkait moratorium, evaluasi perizinan kebun sawitdan penundaan pemberian izin baru. Pemerintah juga telah menggulirkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit khususnya bagi pekebun swadaya.
Dikatakan Darmin, salah satu tantangannya adalah Komisi Eropa mengeluarkan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II). Regulasi ini mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change). Tantangan lainnya adalah pengenaan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel berbasis kelapa sawit ke Eropa.
 
“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan tengah mematangkan strategi dan langkah diplomasi yang terintegrasi,” pungkasnya. 

Berita Terkait

KEK Tanjung Kelayang Siap Jadi Destinasi Wisata Dunia KEK Tanjung Kelayang Siap Jadi Destinasi Wisata Dunia
Pemerataan Ekonomi, Ini Permintaan Jokowi ke Menko Pemerataan Ekonomi, Ini Permintaan Jokowi ke Menko
Cerita Pertanian dan Pendidikan dari Kampung Darmin Nasution     Cerita Pertanian dan Pendidikan dari Kampung Darmin Nasution

#kelapa sawit #Kemenko Perekonomian #Darmin Nasution #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar