Pemindahan Ibu Kota Tak Cukup 5 Tahun

Dok Monumen Nasional (arah.com/restu)

Arah -Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang wacana pemindahan 1,6 juta penduduk DKI Jakarta menuju ibu kota baru dalam kurun waktu lima tahun. Sebab menurutnya masih banyak aspek seperti psikologis masyarakat Indonesia dalam menghadapi isu tersebut yang harus disiapkan selain pembangunan fisik.

“Dari timeline yang disampaikan Bappenas, saya belum melihat adanya persiapan dalam hal sosial budaya. Tahun 2021, 2022 ini semuanya hanya menyangkut kesiapan fisik. Bagaimana menyiapkan landasannya, ini yang menurut saya harus disiapkan, misalnya 15-20 tahun ke depan lagi ada potensi apa yang harus disiapkan infrastruktur ekonomi untuk masyarakat,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Nur Purnamasidi meminta  saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Tengah, Senin (29/7/2019).

Nur Purnamasidi dilansir dpr.go.id menambahkan mental masyarakat perlu dijaga. Perkembangan informasi yang begitu cepat dan tidak memiliki esensi keberimbangan akan cepat membentuk opini yang tentu akan bisa mengganggu eksekusi isu strategis pemindahan ibu kota ini, apalagi ia berujar Pemerintah bertaruh kepada 1,6 juta penduduk masyarakat yang akan mereka pindahkan. 

“Kalau Jakarta itu orangnya sangat terbuka, mungkin juga orang dayak sama. Tapi ada titik di mana ketika persaingan ke depan sudah sangat keras, ini yang harus kita pikirkan juga. Makanya saya bilang ke Pak Menteri, tolong dipikirkan masak-masak jangan hanya 5 tahun targetnya, tapi antara 10 tahun sampai 15 tahun mengingat bukan hanya pembangunan fisik yang harus jadi perhatian,” imbuhnya.

Baca Juga: Mengenal Mbah Sadiman yang Hijaukan Bukit Tandus Seorang Diri
Merujuk Kasus Baiq Nuril, Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE

Untuk itu, Politisi Partai Golkar tersebut secara gamblang mendorong pemerintah dalam hal ini digawangi oleh Bappenas untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana lima tahun pemindahan ke ibu kota baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota akan siap dilakukan di tahun 2024 dan pemindahan tersebut didasari untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. 

Berita Terkait

DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
Monas Masih Jadi Primadona Wisata Jakarta Monas Masih Jadi Primadona Wisata Jakarta
Bappenas Masih Kesulitan Cari Pengganti Jakarta Sebagai Ibukota Bappenas Masih Kesulitan Cari Pengganti Jakarta Sebagai Ibukota

#ibukota jakarta #DPR #Bappenas #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar