1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

Ilustrasi PNS terlibat tipikor (Humas BKN)

Arah - Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 April 2019. Hingga batas waktu tersebut, 1.237 Surat Keputusan (SK) PTDH telah diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Mohammad Ridwan.

Dalam progresnya, hingga 1 Agustus 2019 jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai 88% atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH.

Angka penyelesaian PTDH PNS Tipikor BHT masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang masih berlangsung antara BKN dengan pihak yang terdata memiliki PNS Tipikor BHT di instansinya.

Dalam pemberitaan BKN sebelumnya sudah disebutkan ada beberapa kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH. Salah satunya penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT, serta terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.

Dari koordinasi yang dilakukan BKN dengan Kemendagri dan KemenPANRB pada 29 Mei 2019 tentang penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, dilakukan beberapa kesepakatan. Salah satunya soal PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT, Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH sebagaimana Radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah agar segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan.

Baca Juga: Kabar Gembira, Istri Melahirkan, PNS Boleh Cuti Sebulan
Demi Lulus Seleksi PNS, Beragam Jimat Dibawa Peserta Tes

Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPANRB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Selanjutnya BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk terus menyisir data PNS Tipikor BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita Terkait

Persija Menang 4-1 Atas Tampines Persija Menang 4-1 Atas Tampines
Bertemu Kapolri, Henry Yosodiningrat Akan Lapor Habib Rizieq? Bertemu Kapolri, Henry Yosodiningrat Akan Lapor Habib Rizieq?
ASN Palembang Wajib Gunakan Angkutan Umum Sehari dalam Sebulan   ASN Palembang Wajib Gunakan Angkutan Umum Sehari dalam Sebulan

#PNS #Badan Kepegawaian Negera (BKN) #Tipikor #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar