Penanganan Konten Asusila Butuh Sinergi dan Komitmen Kuat

Menteri Kominfo Rudiantara dalam acara Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8). (Foto: Kominfo)

Arah - Upaya penanganan konten berbau asusila di dunia maya bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan sinergi dan komitmen kuat antarpemangku kepentingan, mulai dari pegiat atau konten kreator, komunitas, tokoh masyarakat, LSM, regulator dan penegak hukum. Salah satu strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani konten asusila dengan melakukan pembinaan.

Hasil pantauan Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, hingga Juli 2019 ditemukenali 2.457 konten berupa berita bohong, 898.109 konten pornografi, dan 3.021 konten penipuan. Selanjutnya terdapat 10.451 konten radikalisme dan 71.265 konten perjudian.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, penetrasi konten-konten di dunia maya amat dinamis, termasuk jika berbicara hal yang berkaitan dengan asusila. Menurut Rudiantara, perlu strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

“Sesuatu yang diatur tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, memang menjadi senantiasa dinamis. Dari waktu ke waktu bisa berbeda, katakanlah yang berkaitan dengan asusila,” kata Rudiantara di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Rudiantara menjelaskan dalam menangani persoalan ini, dibutuhkan pembinaan dan pendekatan langsung dengan pihak-pihak terkait. Tidak langsung melakukan justifikasi, tetapi lebih kepada komunikasi yang persuasif.

“Pembinaan itu artinya dipanggil dulu, undang dulu, sebaiknya jangan kayak begini. Nah, itu yang dikedepankan Kominfo. " jelas Rudiantara.

Penanganan yang tepat juga dibutuhkan karena saat ini pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 170 juta orang, mayoritas ialah anak-anak.

“Kita harus hindari posting konten-konten yang diperkirakan akan menuai kontroversi dan berdampak negatif,” tutur Rudiantara.

Menteri Kominfo menambahkan, penanganan konten seperti radikalisme dan terorisme memiliki lembaga khusus yakni BNPT. Begitupun dengan narkoba ada BNN, peredaran obat makanan ada BPOM. Sementara, belum ada lembaga yang secara khusus menangani konten asusila.

“Nah, kalau yang berkaitan dengan asusila ini tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah yang berkaitan dengan asusila maupun pornografi. Kominfo selalu mengedepankan pembinaan. Jadi, sesuatu yang sifatnya bukan bertentangan langsung dengan pornografi,” imbuhnya.

Pengamat Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan menilai batasan asusila relatif luas. Namun karena Indonesia negara hukum, jadi semua hal harus berdasarkan hukum.

“Orang bisa dihukum pidana jika melanggar unsur pidana. Pembuktian kasus asusila sangat sulit, oleh karena itu selama ini tersangka hanya mendapat hukuman singkat. Hukum bicara fakta, harus tegas jelas tuntas, jangan mengira-ngira,” tegasnya.

Baca Juga: 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat
Bangun Infrastruktur Harus Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat

Karena itu, lanjut dia, batasan konten asusila perlu memiliki landasan dan kejelasan hukum serta pengecualian hal-hal tertentu.

Sedangkan Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Rachmad Wibowo mengimbau warganet melakukan pelaporan jika ada konten negatif ditemukan di dunia maya.

“Saat ini sedang marak mention atau cc Divisi Humas Polri di media sosial. Jangan semua dilaporkan, harus ada unsur pidananya baru bisa dianalisis oleh beberapa ahli,” katanya.

Berita Terkait

Kominfo akan Blokir Whatsapp Jika... Kominfo akan Blokir Whatsapp Jika...
Mau Ikut Uji Coba MRT Jakarta, Caranya Gampang Mau Ikut Uji Coba MRT Jakarta, Caranya Gampang
Gila! Pria Ini Tidak Mau Ada Yang Lebih Jelek Darinya Gila! Pria Ini Tidak Mau Ada Yang Lebih Jelek Darinya

#Kemenkominfo #Konten #pornografi #asusila #konten asusila #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar