KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP

Kpmisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Arah -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi e-KTP.

KPK kemudian menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah MSH (Anggota DPR RI 2014-2019), ISE (Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI), HSF (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT), dan PLS (Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra).

Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menangani kasus e-KTP secara cermat dan berkesinambungan, mulai dari penetapan tersangka pertama untuk Sugiharto pada April 2014 dan Irman pada September 2016, dan persidangan perdana untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada Maret 2017. Proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang karena KPK harus melakukan penanganan perkara dengan sangat hati-hati dan bukti yang kuat.

"KPK bertekad terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana. KPK sangat memperhatikan perkara ini, selain karena kerugian negara yang sangat besar, kasus korupsi yang terjadi juga berdampak luas pada masyarakat," dalam siaran persnya, Selasa (13/8/2019).

Baca Juga: KPK Akan Umumkan Tersangka Baru Kasus Proyek e-KTP
Mendagri Jamin Perlindungan Data Dalam Pemanfaatan KTP-el

KPK memperingatkan para tersangka, Perum PNRI, PT. Sandipala Arthaputra dan pihak lain yang diperkara dan telah menikmati aliran dana e-KTP agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan.

Berita Terkait

KPK Periksa Ketua Pansus Hak Angket Dalam Kasus e-KTP KPK Periksa Ketua Pansus Hak Angket Dalam Kasus e-KTP
Setnov Sebut Anak Megawati dan Pramono Anung Terima Dana e-KTP Setnov Sebut Anak Megawati dan Pramono Anung Terima Dana e-KTP
Ini Alasan KPK Tidak Panggil Kembali Saksi Meringankan Setnov Ini Alasan KPK Tidak Panggil Kembali Saksi Meringankan Setnov

#E-KTP #Korupsi e-KTP #tersangka korupsi #kpk #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar