Tolak Revisi UU KPK, Agus Berharap pada Presiden Jokowi

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang Undang KPK. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar justru rentan melumpuhkan fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.

“Dengan segala kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, kami harus menyatakan kondisi saat ini bahwa KPK berada di ujung tanduk,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus menyebut seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan dimana di dalamnya terdapat orang bermasalah. Hal seperti ini akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu berbagai pihak.

Selain itu, Agus dalam siaran persnya juga mengkritisi Sidang Paripurna DPR yang telah menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR, Kamis (5/9/2019). Menurut dia, terdapat Sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan hal tersebut adalah, independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih DPR, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik serta penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Selain itu, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam.

Baca Juga: KPK Tetapkan 7 Tersangka Suap Proyek Pemerintah di Bengkayang
KPK Hibahkan Aset Rampasan Negara Senilai Rp19.9 M ke Pemprov DIY

KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tidak akan mungkin dapat menjadi Undang Undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujuinya. Karena Undang Undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

Karena itu KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK dan format KUHP tersebut.

KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan tidak akan melemahkan KPK. Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.

Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi.

Berita Terkait

DPR Bahas Penanganan Korupsi Dengan Polri, Jaksa Agung, KPK DPR Bahas Penanganan Korupsi Dengan Polri, Jaksa Agung, KPK
Fahri: Putusan MK Tegaskan DPR Pengawas Tertinggi Fahri: Putusan MK Tegaskan DPR Pengawas Tertinggi
11 Orang Terjaring OTT KPK Diduga Terkait Impor Bawang Putih 11 Orang Terjaring OTT KPK Diduga Terkait Impor Bawang Putih

#DPR #Revisi UU KPK #kpk #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar