Jokowi Akan Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Foto: BPMI Setpres)

Arah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR RI.

“Surpres tersebut juga telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Menurut Pratikno dilansir seskab.go.id, Presiden Jokowi akan menjelaskan secara detail sikap pemerintah terhadap revisi UU KPK. Dia mengungkapkan, pemerintah banyak merevisi draf RUU yang dikirimkan DPR.

“Nanti Pak Presiden akan menjelaskan detail intinya seperti apa. Tetapi bahwa DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU yang dikirim oleh DPR,” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK
Makna di Balik Penutupan Logo KPK dengan Kain Hitam

Mensesneg menambahkan kewenangan revisi UU berada di tangan DPR. Namun, revisi tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.

“Pak Presiden selalu mengatakan bahwa institusi KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya,” tandasnya.

Berita Terkait

10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK 10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK
Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK
Presiden Berharap DPR Miliki Semangat Sama Perkuat KPK Presiden Berharap DPR Miliki Semangat Sama Perkuat KPK

#Revisi UU KPK #DPR #Presiden Jokowi #KPK #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar