3 Daerah Ini Jadi Pilot Project Manajemen Krisis Kepariwisataan

Dok Menteri Pariwisata, Arief Yahya (Instagram/Kemenpar)

Arah - Tiga daerah ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam penerapan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Penerapan MKK sebagai upaya mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra maupun jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya.

Payung hukum MKK adalah Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. MKK menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial).

Ketiga daerah yang menjadi proyek percontohan yakni Riau mewakili regional barat, Jawa Barat regional tengah), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) regional timur.

"Sampai saat ini krisis pariwisata berupa bencana alam yang terjadi di Bali, Lombok, Selat Sunda, Palu dan daerah lain di Tanah Air berdampak pada pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara yang tahun ini targetnya 18 juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta atau mengalami potential loss 2 juta wisman,” ujar Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam siaran persnya, Menpar menjelaskan, selama ini penanganan bencana alam di destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian. Khususnya saat menetapkan status bencana dan daerah terdampak, karena berdampak pada pemberlakuan travel warning bagi para wisman.

Menpar mencontohkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017 lalu. Penetapan status ‘Awas’ (level IV) berdampak pada sejumlah negara sumber wisman termasuk Tiongkok mengeluarkan travel warning.

“Kunjungan wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu drop. Kemudian pada 23-24 Desember 2017 ketika status ‘Awas’ kita revisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali berangsur-angsur pulih kembali,” kata Arief Yahya.

Baca Juga: Rp4,6 T untuk Kembangkan 5 Kawasan Pariwisata Super Prioritas
Digital Tourism Efektif Promosikan Potensi Wisata

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, untuk meminimalisir dampak bencana alam, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah membuat contingency plan bencana. Menurutnya, terjadinya bencana merupakan peristiwa berulang sehingga mitigasi dan kewaspadaan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda.

"Bila pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan rakyatnya tidak taat, peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan korban jiwa," kata Doni Monardo.

Berita Terkait

3 Cara Jitu Promosikan Pariwisata Garut 3 Cara Jitu Promosikan Pariwisata Garut
Go Digital Jadi Andalan untuk Menangkan Pasar Industri 4.0 Go Digital Jadi Andalan untuk Menangkan Pasar Industri 4.0
Pasar Hutan Ranowelo Daya Tarik Baru Pariwisata Minahasa Pasar Hutan Ranowelo Daya Tarik Baru Pariwisata Minahasa

#kemenpar #BNPB #Pariwisata #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar