Surati DPR Soal Revisi UU KPK, Ini Harapan Komisi Antirasuah

Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk.go.id)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirimkan surat kepada DPR RI terkait pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK berharap mereka ikut dilibatkan dalam pembahasan revisi UU tersebut.

Katua KPK Agus Rahardjo mengatakan dengan mengirimkan surat ke DPR, lembaga yang dipimpinnya masih mempunyai kesempatan terlibat dalam pembahasan revisi UU tersebut.

"Hari ini, pimpinan juga akan mengirimkan surat kepada DPR sebagai terakhir yang membahas (revisi UU KPK) ini, nanti segera kami kirim," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Agus berharap KPK masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait revisi UU KPK.

"Mudah-mudah kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan UU tadi," tambahnya.

Agus kembali mengungkapkan pihaknya sampai hari ini belum mendapatkan draf resmi revisi UU KPK. Menurut Agus, dirinya telah meminta draf revisi UU KPK ke Menkumham.

"Kami sudah meminta kepada Menkumham untuk versi resmi untuk draf RUU KPK baik draf revisi maupun DIM (Daftar Inventaris Masalah)-nya. Sampai hari ini belum kami dapatkan," tandasnya.

Baca Juga: PSHK Desak Presiden Tarik Surpres Pembahasan RUU Revisi UU KPK
Presiden: Dewan Pengawas KPK Tak Boleh Diisi Politisi dan Aparat

DPR dalam rapat paripurna pada 3 September 2019 telah menyetujui usulan revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR. Presiden JOkowi kemudian menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski sebenarnya memiliki waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah rapat dengan Menkumham Yasonna H Laoly pada Kamis (12/9/2019) malam. Selanjutnya revisi UU KPK akan dibahas di panitia kerja (Panja).

Berita Terkait

Jokowi Akan Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK  Jokowi Akan Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Revisi UU KPK
Presiden: Dewan Pengawas KPK Tak Boleh Diisi Politisi dan Aparat Presiden: Dewan Pengawas KPK Tak Boleh Diisi Politisi dan Aparat
Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR

#Revisi UU KPK #KPK #DPR #Presiden Jokowi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar