DPR Sahkan Revisi UU KPK, Ada Dewan Pengawas

Dok Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Foto: Arah.com)

Arah - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa (17/9/2019).

"Apakah pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui menjadi undang-undang?," tanya Fahri yang disetujui seluruh anggota dewan yang hadir.

Pengesahan UU KPK merupakan revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perjalanan revisi UU KPK hingga pengesahannya relatif singkat, hanya berlangsung 11 hari.

Awalnya DPR mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Presiden Joko Widodo kemudian mengirim surat presiden (surpres) sebagai persetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR pada 11 September 2019.

Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan antara perwakilan pemerintah bersama Badan Legislasi DPR pada 12 September 2019. Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan revisi UU KPK menjadi UU KP, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Ini Jawaban Jokowi
Surati DPR Soal Revisi UU KPK, Ini Harapan Komisi Antirasuah

Sebelum revisi UU KPK disahkan, Ketua Tim Panja DPR Totok Daryanto lebih dulu menyampaikan laporan hasil rapat, Senin (16/9/2019). Menurut Totok, ada tujuh poin perubahan yang telah disepakati dalam revisi UU KPK.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen. Kedua, terkait pembentukan dewan pengawas.

Ketiga, pelaksanaan fungsi penyadapan yang dilakukan KPK. Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Keenam, mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

Sebanyak tujuh fraksi mendukung tujuh poin revisi UU KPK, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, PPP, Nasdem, dan Hanura. Sementara Partai Gerindra, PKS dab Demokrat menyetujui revisi tersebut namun dengan memberikan catatan.

Dalam rapat paripurna ini, Fahri memberi kesempatan pemerintah yang diwakilkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan pandangannya. Menurut Yasonna, Presiden Joko Widodo telah menyetujui revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Presiden setuju Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disahkan menjadi undang-undang," kata Yasonna.

Berita Terkait

10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK 10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK
Tolak Revisi UU KPK, Agus Berharap pada Presiden Jokowi          Tolak Revisi UU KPK, Agus Berharap pada Presiden Jokowi
Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR

#Revisi UU KPK #kpk #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar