Pendukung Petisi Desak Jokowi Tolak RUU KPK Terus Bertambah

Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah -  Henri Subagiyo membuat petisi online berjudul "Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!" Petisi itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Selasa pukul 22.00 WIB, petisi yang diunggah di situs change.org itu telah ditandatangani 241.509 orang.

Dalam petisinya, Henri menuliskan revisi UU KPK berpotensi cacat hukum. Menurutnya, sebuah RUU harus terlebih dahulu disepakati untuk ditambahkan dalam Prolegnas tahunan. Pasal 45 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan penyusunan RUU harus dilakukan berdasarkan Prolegnas.

Pasal 23 ayat (2) UU No. 12/2011 menyatakan dalam keadaaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Syaratnya untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam.

Proses pengusulan RUU KPK saat ini dilakukan secara tertutup dalam waktu relatif singkat di internal Baleg DPR RI. Karenanya, selain berpotensi melanggar prosedur, pembahasan RUU ini juga tidak melibatkan partisipasi publik secara memadahi untuk upaya pemberantasan korupsi ke depan.

Baca Juga: Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Presiden, Ini Jawaban Jokowi
DPR Sahkan Revisi UU KPK, Ada Dewan Pengawas

Henri menilai revisi UU KPK berpotensi menimbulkan ancaman yang akan memundurkan aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diindikasikan beberapa materi yang termuat di dalamnya termasuk, pembentukan Dewan Pengawas.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, jika memang Presiden Jokowi berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi untuk Indonesia lebih bersih, maka kami meminta agar Presiden menolak usulan revisi tersebut dan tidak mengirimkan surat presiden (Supres) untuk membahas Revisi UU KPK tersebut," tulisnya.

Berita Terkait

Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK
Pimpinan KPK Serahkan Mandat Pengelolaan KPK ke Presiden  Pimpinan KPK Serahkan Mandat Pengelolaan KPK ke Presiden
Presiden: Dewan Pengawas KPK Tak Boleh Diisi Politisi dan Aparat Presiden: Dewan Pengawas KPK Tak Boleh Diisi Politisi dan Aparat

#presiden jokowi #kpk #Revisi UU KPK #Petisi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar