Poin Revisi UU KPK Ini Berpotensi Lemahkan Komisi Antirasuah

Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto:KPK)

Arah - Sejumlah poin dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang telah disahkan DPR dinilai dapat melemahkan penindakan di KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan lembaganya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan. Bahkan KPK belum menerima dokumen draf revisi UU KPK yang akhirnya disahkan DPR itu.

"Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’, banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Menurut Laode, poin-pon yang melemahkan tersebut antara lain Dewan Pengawas yang diangkat presiden akan menyebabkan komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK. Kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK juga harus mendapatkan izin Dewan Pengawas.

Selain itu, status kepegawaian KPK akan berubah dengan beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN). Poin-poin itu dinilai Laode berpotensi mengganggu independensi KPK dalam mengusut kasus korupsi.

"Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," jelasnya.

Baca Juga: Pendukung Petisi Desak Jokowi Tolak RUU KPK Terus Bertambah
DPR Sahkan Revisi UU KPK, Ada Dewan Pengawas

Di tengah penolakan di masyarakat, DPR tetap mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019). Perjalanan revisi UU KPK dari usulan Badan Legislasi hingga pengesahannya terbilang singkat, hanya butuh waktu sekitar 11 hari. 

Berita Terkait

10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK 10 Persoalan dalam Draf Revisi UU KPK
Tolak Revisi UU KPK, Agus Berharap pada Presiden Jokowi          Tolak Revisi UU KPK, Agus Berharap pada Presiden Jokowi
Makna di Balik Penutupan Logo KPK dengan Kain Hitam Makna di Balik Penutupan Logo KPK dengan Kain Hitam

#kpk #Revisi UU KPK #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar