DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP

Bambang Soesatyo (Foto: Arah.com)

Arah - Pimpinan DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Sidang Paripurna yang telah dijadwalkan pada Selasa (24/9/2019) mendatang.

“Penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (21/9/2019).

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo meyakini semua fraksi di DPR RI akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat.

“Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9/2019) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus,” jelas Bamsoet.

Untuk diketahui pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU KUHP sudah dilakukan di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Rencananya pengesahan akan dilakukan pada rapat paripurna.

Menurut Bamsoet, jika rapat Bamus pada 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

“Sebagai pimpinan DPR, kemarin kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial,” kata Bamsoet.

Dia menambahkan beberapa pasal kontroversial akan dibahas lagi dan hasilnya disosialisasikan ke masyarakat. Beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain pasal yang mengatur kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara.

Ditegaskan Ketua DPR, itu memang tidak mudah berjuang untuk memiliki buku induk atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri menggantikan KUHP kolonial peninggalan Belanda.

“Saya bisa merasakan tekanannya yang luar biasa. Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita,” pungkasnya.

Baca Juga: Imparsial MInta Pengesahan RUU KUHP Tak Tergesa-gesa
Komisi III Minta KUHP Disempurnakan untuk Landasan KPK

Sebelumnya, mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan RUU KUHP ditunda.

“Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu, agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” kata Presiden dalam konpers di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (20/9/2019).

Berita Terkait

Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali Sumber Utama Polusi, Transportasi Ibu Kota Perlu Diatur Kembali
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap
Pantau Kegiatan Dewan Lewat Aplikasi DPR NOW Pantau Kegiatan Dewan Lewat Aplikasi DPR NOW

#Bambang Soesatyo #DPR #Revisi KUHP #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar