Tata Kelola Pengadaan Obat-obatan di RS Harus Dibenahi

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf. (arah.com)

Arah -Tata kelola penyediaan obat-obatan termasuk vaksin di sejumlah rumah sakit harus dibenahi. Hal ini terkait masalah antara penyedia obat dan rumah sakit dalam tender pangadaan obat. Apalagi, BPJS Kesehatan tidak bisa masuk ke dalam sistem pengadaan obat sehingga kerap terjadi kelangkaan obat.

“Ada celah yang mengakibatkan terjadinya kekosongan obat, yaitu saat pembelian. Para pelaku penjual obat merasa agak sulit masuk ke e-katalog obat-obatan yang disusun rumah sakit. Sulit juga mendapat pembayaran. Akhirnya mereka tidak menjual obatnya." ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Jumat (20/9/2019).

Dede melanjutkan, industri farmasi sebagai penyedia obat yang tak menjual obat-obatannya ke rumah sakit juga bisa mendapat peringatan dari BPOM. Di sini dilemanya pengadaan obat-obatan bagi dunia farmasi dan rumah sakit. Bila sampai terjadi kelangkaan obat yang dibutuhkan rumah sakit, BPOM bisa menarik izin edar obat yang diproduksi industri farmasi.

“Banyak rumah sakit yang mestinya memberi obat bagi pasien untuk 21 hari jadi hanya 7 hari, karena kelangkaan obat tadi. Nah, menurut kami tata kelola obat harus diselesaikan," kata politisi Partai Demokrat itu dikutip dari dpr.go.id.

Baca Juga: BPOM: Isu Obat Paracetamol Baru Mengandung Virus Tidak Benar MINGGU, 26 MEI 2019 | 23:58 WIB | PENULIS: TIM REDAKSI
Perhatikan Hal Ini Sebelum Membeli Obat Secara Online

BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan lanjut dia, harus mampu mencermati persoalan ini. Tender pengadaan obat-obatan di Kemenkes maupun rumah sakit harus terbuka.

Dia berharap, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diberikan otoritas menggelar pengadaan barang, harus menentukan pemenang lebih dari satu. Dengan begitu ada banyak pilihan bagi dokter dan pasien di rumah sakit dalam mendapatkan akses obat.

"Misalnya obat untuk sakit kepala jangan hanya satu jenis obat. Tapi ada beberapa jenis obat untuk mendorong agar masyarakat punya pilihan terapi," pungkasnya.

Berita Terkait

Catat! RS Wajib Tangani Pasien Kritis Tanpa Pertimbangan Biaya Catat! RS Wajib Tangani Pasien Kritis Tanpa Pertimbangan Biaya
Fadli Zon Bicarakan Pemimpin Karbitan, Sindiran untuk Jokowi? Fadli Zon Bicarakan Pemimpin Karbitan, Sindiran untuk Jokowi?
Tak Semua WNI Harus Deposit Rp25 Juta saat Bikin Paspor Tak Semua WNI Harus Deposit Rp25 Juta saat Bikin Paspor

#BPJS Kesehatan #Obat #Perusahaan Farmasi #Dede Yusuf #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar