MAKI Gugat Kehadiran Anggota DPR Saat Pengesahan RUU KPK

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com)

Arah - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sedang disiapkan bahannya. Ini nampaknya memang sepele, tapi sebenarnya sangat mengena sekali," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Tanjungpinang, Sabtu (5/10/2019).

Boyamin menilai sidang pengesahan RUU KPK yang digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2019), tidak sah. Penyebabnya, sidang hanya dihadiri sekitar 80 anggota DPR RI meski berdasarkan daftar hadir sidang ada 298 anggota dewan yang menandatangani absensi.

"Secara fisik yang hadir hanya 80 orang, itu sama saja tidak memenuhi kuorum. Artinya sidang itu ilegal atau tidak sah," sebut Boyamin.

Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat. Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.

"Total anggota DPR RI itu ada 560 orang. 80 anggota dewan yang hadir itu juga tidak sampai setengahnya," katanya.

Baca Juga: MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
26 Poin UU KPK Hasil Revisi Berpotensi Melemahkan KPK

Boyamin meminta MK mengabulkan gugatan bahwa sidang pengambilan keputusan harus berdasarkan kehadiran fisik anggota DPR. Jika gugatan itu dikabulkan MK, MAKI akan menggugat Pansus angket RUU KPK yang selama ini tingkat kehadirannya di bawah 100 orang.

"Akan kita gugat semuanya, anggota DPR berikut pansus," tegasnya.(ant)

Berita Terkait

Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR Jokowi Tak Setuju 4 Poin Revisi UU KPK Inisiatif DPR
Presiden Berharap DPR Miliki Semangat Sama Perkuat KPK Presiden Berharap DPR Miliki Semangat Sama Perkuat KPK
Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap    Pemindahan Ibukota Negara Harus Berdasar Kekuatan Hukum Tetap

#Revisi UU KPK #DPR #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar