Kepala Daerah Kena OTT, Ini Kata Mendagri

Dok Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Puspen Kemendagri)

Arah - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sistem tata kelola pemerintahan terkait penanggulangan praktik korupsi sebenarnya telah berjalan. Sehausnya, lanjut dia, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah tidak terjadi.

"Sebenarnya sistem tata kelola semua jalan. Area rawan korupsi sudah sejak awal kami sampaikan, perencanaan anggaran, masalah proyek, masalah dana hibah, dana bansos, jual beli jabatan, masalah pembelian barang dan jasa, ini hati-hati," ujarnya Tjahjo di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Tjahjo mengaku telah mengingatkan kepala daerah agar selalu cermat dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, terutama berkaitan dengan perencanaan anggaran, proyek pemerintah, dana hibah, dana bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, serta seleksi jabatan. Menurut dia, pekerjaan pada bidang-bidang tersebut rentan terjadi praktik korupsi.

Kemendagri, kata Tjahjo, juga konsisten mengajak kepala daerah yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk berdialog dengan KPK guna membangun sinergi pemberantasan korupsi.

"Selain itu, di masing-masing pemda juga ada bagian hukumnya, ada biro hukumnya supaya setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan, seorang kepala daerah, wakil, dan DPRD itu pasti harus sinkron, ada Kantor Wilayah Kemenkumham-nya," katanya.

Baca Juga: OTT Bupati Lampung Utara, KPK Amankan Uang Rp600 Juta
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka

Jika semua sistem telah berjalan baik namun praktik korupsi di level kepala daerah masih terjadi, Tjahjo menilai hal tersebut merupakan kesalahan individu yang bersangkutan.

"Kalau sekarang masih terus terjadi, yang salah yang mana? Sistemnya sudah baik semua. Ya kembali kepada individu. kami sebagai Mendagri hanya mengingatkan mari sama-sama saling mengingatkan di antara kita, saling menjaga," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Utara pada Minggu (6/10/2019). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan OTT diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Koperindag (koperasi, perindustrian dan perdagangan) di Kabupaten Lampung Utara.

Berita Terkait

Tjahjo Kumolo: Ingat! 3 Juli PNS Kemendagri Harus Sudah Kerja Tjahjo Kumolo: Ingat! 3 Juli PNS Kemendagri Harus Sudah Kerja
Fadli Zon: Kebijakan Mendagri Bias karena Partainya Fadli Zon: Kebijakan Mendagri Bias karena Partainya
Gelar Pernikahan Kahiyang, Jokowi Dipastikan Tak Menerima Hadiah Gelar Pernikahan Kahiyang, Jokowi Dipastikan Tak Menerima Hadiah

#KPK #Kemendagri #Tjahjo Kumolo #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar