Hakim MK Pertanyakan Batas Usia dalam Gugatan Politisi Muda

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com)

Arah - Empat politisi muda Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra menggugat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun gugatan tidak disertai usulan batas usia untuk maju sebagai kepala daerah.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempertanyakan apabila permohonan dikabulkan, Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka persyaratan usia menjadi hilang.

"Kalau petitum ini katakanlah dikabulkan, jadi hilang syarat usia itu. Apakah memang begitu yang Saudara maksud?" tanya hakim Palguna dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia menjelaskan dalam permohonanya, para politisi muda itu tidak merinci usia dewasa sehingga memunculkan pertanyaan syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah.

"Bayi dalam kandungan nanti boleh juga jadi calon, itu gimana ceritanya karena dia juga sudah diakui sebagai subjek hukum. Logika seperti itu mestinya adalah menjadi perhatian penting," ujar hakim Palguna.

Baca Juga: KSP Pastikan Syukuran Pelantikan Presiden Dilakukan Sederhana
Reaksi Mendagri Mendengar Kepala Daerah Kembali Terkena OTT

Terlepas dari kekurangan permohonan uji materi UU Nomor 1 Tahun 2015 itu, hakim Palguna memuji kesadaran anak-anak muda di bawah usia 30 tahun itu atas hak konstitusionalnya.

Secara terpisah ditemui setelah sidang, kuasa hukum Faldo dan teman-teman, Rian Ernest, mengatakan akan merumuskan kembali usia dewasa yang dimaksud karena ukuran di beberapa undang-undang berbeda-beda.

"Ya yang pasti muda, persisnya berapa ya kami rumuskan lagi karena ada beberapa peraturan Indonesia yang belum sinkron, ada yang 17 tahun, ada yang 21 tahun," kata Rian Ernest.

Berita Terkait

Ketua MPR: Istilah Mahar Politik Pojokkan Islam Ketua MPR: Istilah Mahar Politik Pojokkan Islam
Patrialis Akbar Terjaring OTT KPK? Ini Tanggapan MK Patrialis Akbar Terjaring OTT KPK? Ini Tanggapan MK
KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim

#Mahkamah Konstitusi #Politisi #Pilkada #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar