Ini Pembagian Tugas dan Koordinasi Menko Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Pelantikan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju (Antara)

Arah -Di dalam Menteri Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terdapat empat Kementerian Koordinator (Kemenko). Pembagian tugas dan koordinasi Menko tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Menurut Perpres itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dan instansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengkoordinasikan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Selanjutnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kinstansi lain yang dianggap perlu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengkoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan instansi lain yang dianggap perlu.

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu,” bunyi Pasal 11.

Baca Juga: Dapat Fasilitas, Wajibkah Menteri Menggunakan Mobil Dinas?
Pesan Presiden Jokowi Untuk Menteri KKP Edhy Prabowo

Ketentuan mengenai jabatan Wakil Menteri pada kementerian yang belum memiliki jabatan Wakil Menteri diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja kementerian tersebut.

Menteri/Menteri Koordinator/Kepala Lembaga dapat mengangkat paling banyak 5 orang Staf Khusus. Usulan mengenai jumlah Staf Khusus yang dibutuhkan dan calon Staf Khusus diajukan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk mendapat persetujuan.

Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019 dan telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 24 Oktober 2019.

Berita Terkait

Kadernya Tak Masuk Kabinet Jokowi, Ini Kata Sekjen PKPI          Kadernya Tak Masuk Kabinet Jokowi, Ini Kata Sekjen PKPI
Kecewa Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Projo Tinggalkan Jokowi Kecewa Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Projo Tinggalkan Jokowi
KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal KontraS Sebut Pilkada Momentum Menyulap Figur Politik Lokal

#jokowi-ma'ruf #kabinet jokowi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar