Soal Perkembagan Perppu KPK, Ini Kata Presiden Jokowi

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Dok.KPK)

Arah - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat. Alasannya masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK.

“Kita melihat sekarang ini masih ada proses uji materi di MK, kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, dilansir setkab.go.id, Jumat (1/11/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah diterbitkan atau tidak Perppu terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perubahan UU KPK merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Sejak awal, KPK sudah menyampaikan saya kira sikap KPK jelas diterbitkan atau tidak diterbitkannya Perppu itu menjadi domain dari Presiden karena itu kewenangan dari Presiden," ucap Febri di Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Jadi terserah pada Presiden apakah akan memilih, misalnya, menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perppu atau tidak itu menjadi domain dari Presiden," kata Febri.

Saat ini, lanjut dia, KPK sedang fokus meminimalisasi efek kerusakan atau pelemahan terhadap KPK pascarevisi UU KPK.

"Kami tidak fokus pada hal tersebut. Saat ini, fokus KPK adalah meminimalisir efek kerusakan atau pelemahan yang terjadi pasca revisi undang-undang dilakukan. Itu yang kami kerjakan setiap hari melalui tim transisi," ungkap Febri.

Baca Juga: ICW Minta Mahfud Mundur Jika Perppu KPK Tak Terbit dalam 100 Hari
Yasonna Laoly: Presiden Tidak Bahas PERPPU KPK

Majelis hakim konstitusi mempertanyakan keseriusan pemohon dalam mengajukan uji materil dan formil UU KPK hasil revisi karena dari 25 pemohon yang namanya tercantum dalam berkas permohonan, hanya 8 orang yang hadir dalam sidang perdana.

Menurut Majelis Hakim, jika dalam sidang perdana perdana saja pemohon tak seluruhnya hadir, bisa dinilai pemohon tak serius mengajukan permohonannnya.

Majelis Hakim juga mempersoalkan banyaknya pemohon yang tak membubuhkan tanda tangan dalam berkas permohonan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemohon belum membaca atau menyetujui berkas permohonan yang dilayangkan ke MK.

Berita Terkait

Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK Presiden: Jangan Ada Pembatasan yang Ganggu Independensi KPK
PSHK Desak Presiden Tarik Surpres Pembahasan RUU Revisi UU KPK PSHK Desak Presiden Tarik Surpres Pembahasan RUU Revisi UU KPK
Pendukung Petisi Desak Jokowi Tolak RUU KPK Terus Bertambah Pendukung Petisi Desak Jokowi Tolak RUU KPK Terus Bertambah

#KPK #Mahkamah Konstitusi #Presiden Jokowi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar