Ini Pesan Menkeu pada Penyerahan DIPA Tahun 2020

Dok Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:kemenkeu.go.id)

Arah -Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 ke seluruh kementerian dan lembaga, serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah di Istana Negara, Kamis, (14/11/2019).

"Tema kebijakan fiskal tahun ini adalah ‘APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia’. Inovasi dan penguatan kualitas SDM adalah faktor yang sangat penting dalam menegakkan kerangka pembangunan yang kredibel, berkualitas dan inklusif," ujar Menkeu.

DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan seluruh kementerian dan lembaga serta kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah dalam rangka melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni ‘Indonesia Maju’.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 sehingga APBN memiliki peran sangat strategis bagi pemerintah dan bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan visi ‘Indonesia Maju’ pada tahun 2045.

Menkeu dalam paparannya menekankan kondisi global tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia sudah mengalami perlambatan dan terlihat dari penerimaan perpajakan korporasi yang mengalami pelemahan.

Menurut Sri Mulyani dilansir situs Kemenkeu, laju pertumbuhan yang lemah ini harus bisa dihadapi dan dinetralisir. Salah satunya yang menjadi instrumen paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical terhadap pelemahan.

"APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Menkeu.

Belanja Negara akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Baca Juga: Soal Posisi Ahok di BUMN, Jokowi Sebut Masih Proses Seleksi
Per 1 Januari 2020, Pemerintah Kembali Turunkan Bunga KUR

Untuk mendanai program-program pembangunan di tahun 2020, pemerintah tetap menjaga kemandirian pendanaan APBN dengan memperkenalkan beberapa insentif perpajakan dalam rangka mendukung sektor riil dan perbaikan produktivitas serta daya saing.

“Insentif perpajakan tersebut seperti pengurangan pajak (super deduction) untuk pelatihan vokasi serta Research & Development, pemberian investment allowance untuk proyek padat karya, tax holiday, serta subsidi pajak. Kita berharap ini bisa mendukung program-program sektor perekonomian dan meningkatkan investasi," pungkasnya.

Berita Terkait

Realisasi APBN Hingga Akhir Mei 2019 Relatif Baik Realisasi APBN Hingga Akhir Mei 2019 Relatif Baik
Menkeu: Ekonomi Tak Selalu Optimal Sehingga Butuh Instrumen Menkeu: Ekonomi Tak Selalu Optimal Sehingga Butuh Instrumen
Kini Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa dengan MPN G3 Kini Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa dengan MPN G3

#Sri Mulyani Indrawati #Perekonomian #APBN 2020 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar