Jelang Pilkada Serentak, Permasalahan Ini Harus Diselesaikan

Pilkada Serentak 2020 (setkab.go.id)

Arah - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, permasalahan perekaman KTP-Elektronik (KTP-el) harus segera diselesaikan. Merujuk pada amanat Undang Undang, persoalan tersebut seharusnya sudah selesai pada 2018 lalu.

Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro menyayangkan, pemotongan anggaran untuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sehingga belanja pengandaan blanko KTP Elektronik menjadi berkurang.

“Persoalan-persoalan (KTP-el) seperti ini harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut mengandalkan surat keterangan (suket). Surat keterangan pun juga harus tegas dalam bentuk dan formatnya, jangan sampai calon pemilih belum melakukan rekam data kemudian diselundupkan dan ikut serta jadi pemilih,” ujar Agung.

Agung dilansir situs DPR RI mengatakan dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sulawesi Utara juga dibahas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dari seluruh wilayah yang akan menggelar Pilkada serentak, hingga akhir Oktober lalu, masih ada 3 daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD, yakni Provinsi Sulut, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Manado.

Dari penjelasan yang diterima Komisi II DPR RI, diketahui dari total 7 Kabupaten/Kota di Sulut seluruhnya sudah menandatangani NPHD. Bahkan, beberapa daerah sudah mulai melakukan pencairan.

“(Provinsi Sulut) relatif cukup siap, tetapi masih ada 3 Kabupaten/Kota yang harus segera melengkapi secara administrasi,” kata legislator Partai Golkar itu.

Baca Juga: Pilkada Semarang Sebentar Lagi, Jalur Independen Mulai Dilirik
Demokrat Temui Risma Terkait Pilkada Surabaya 2020, Koalisi?

Dia menjelaskan, seluruh Pemda pada hakikatnya sudah mendapatkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Namun, masih ada pemerintah daerah yang menunggu kepastian hibah anggaran dari APBN. Untuk itu, setiap proses administrasi harus dilakukan secara hati-hati.

Agung mengatakan, ke depan, pihaknya akan meminta gubernur bersinergi dengan unsur TNI dan Polri guna memetakan daerah rawan konflik. Ini mengingat dalam setiap proses tahapan Pilkada, melibatkan para pemangku kebijakan. Selain itu, seluruh Pemda juga harus menaruh perhatian besar pada akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Berita Terkait

Ini alasan Djan Faridz Mati-Matian Bela Ahok di Pilkada Jakarta Ini alasan Djan Faridz Mati-Matian Bela Ahok di Pilkada Jakarta
DKI Jakarta Rencanakan Survei Soal Penataan Tanah Abang DKI Jakarta Rencanakan Survei Soal Penataan Tanah Abang
Stabilitas Negara Terganggu, PKS: Apa Benar karena Fatwa MUI? Stabilitas Negara Terganggu, PKS: Apa Benar karena Fatwa MUI?

#pilkada serentak #E-KTP #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar