Evaluasi Pilkada Langsung Harus dengan Kajian Akademis

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11). (Foto: Puspen Kemendagri/ES)

Arah -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung perlu dievaluasi. Evaluasi harus dilakukan dengan mekanisme kajian akademis, dan  bukan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata.

“Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” ujar Mendagri.

Menurut Tito dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan institusi yang reliabel secara benar.

"Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not, ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” jelas Tito.

Baca Juga: Fahri Hamzah Usulkan Pilkada Langsung Hanya di Tingkat II
Fahri Hamzah Dukung Ahok Bongkar Korupsi di PLN dan Pertamina

Dia menjelaskan, metode pelaksanaan pilkada asimetris hanya memungkinkan di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung. Itu pun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya pilkada langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah, saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada langsung dan tidak,” jelas Tito.

Dengan demikian, tegas Tito, Kemendagri tidak pada posisi mengambil keputusan memilih sistem Pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.



Berita Terkait

Tito Tegaskan ASN Harus Bermental Abdi Negara Bukan Penguasa Tito Tegaskan ASN Harus Bermental Abdi Negara Bukan Penguasa
Tito Karnavian, Dari Kapolri Kini Jadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dari Kapolri Kini Jadi Menteri Dalam Negeri
Menurut Mendagri, Ini Alasan Pemilihan Langsung Perlu Dievaluasi Menurut Mendagri, Ini Alasan Pemilihan Langsung Perlu Dievaluasi

#Pilkada #Kemendagri #Tito Karnavian #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar