Wakil Ketua DPRD Sebut Sistem BPJS Kesehatan Salah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosisl (BPJS) Kesehatan

Arah -  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebenarnya berjalan cukup baik. Sesuai keinginan pemerintah, yakni peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 24 ayat (3) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Namun Indonesia disebut telah terjebak pada kerangka regulasi dan sistem yang salah dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Defisit BPJS tak bisa terus bertumpu pada APBN.

Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, saat menjadi peserta seminar bertajuk BPJS Kesehatan yang Semakin Berkualitas.

Seminar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Cabang DIY itu mengupas bagaimana pelayanan BPJS ke depan pasca-keputusan pemerintah menaikkan premi BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat.

Baca Juga: Dua Gol Malaysia 'Hadiah' Kesalahan Dari Pemain Indonesia
DPR Akan Restui Ahok Jadi Bos BUMN, Asal...




Huda Tri Yudiana mengkritik regulasi dan sistem BPJS Kesehatan yang bertumpu pada Pusat atau tersentralisasi, termasuk anggaran APBN yang menjadi penopang utama BPJS terutama untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Alhasil saat terjadi defisit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah kalang kabut mencari solusi termasuk menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat mesti ditentang banyak pihak. Seperti diketahui beban defisit BPJS Kesehatan pada 2018 nilainya mencapai hingga Rp19,4 triliun.

Pemerintah terus berupaya menyuntikkan dana APBN untuk mengurangi beban defisit. Namun kondisi defisit tetap melebar.

“Sejak awal kita sudah bermain di area yang salah. Semuanya terpusat termasuk UU itu memusatkan BPJS di Pusat. Harusnya secara regulasi bisa berbagi dengan daerah [beban defisit anggaran kesehatan]. BPJS UU-nya sentralistik,” paparnya.

Pemerintah kata dia tidak memberi ruang yang besar kepada daerah melalui regulasi untuk ikut menanggung beban BPJS Kesehatan. Padahal kata dia, bukan perkara sulit bagi pemerintah dan DPRD di daerah untuk memutuskan anggaran kesehatan.

“Saya sudah 15 tahun jadi anggota DPRD, memutuskan anggaran miliaran triliunan itu bagi DPRD di semua daerah bukan perkara sulit, asal kita ada kemauan saja,” pungkasnya./ronnee/

Berita Terkait

Catat! RS Wajib Tangani Pasien Kritis Tanpa Pertimbangan Biaya Catat! RS Wajib Tangani Pasien Kritis Tanpa Pertimbangan Biaya
Terkuak, Ini Penyebab Anggaran BPJS Kesehatan Tekor Terus Terkuak, Ini Penyebab Anggaran BPJS Kesehatan Tekor Terus
Pemkab Cianjur Gratiskan Perawatan Kelas III Pemkab Cianjur Gratiskan Perawatan Kelas III

#kesehatan #BPJS Kesehatan #Rumah Sakit #Yogyakarta #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar