Denny:Pilkada Langsung atau Tidak Potensi Politik Uang Tetap Ada

Denny Indrayana/wikipedia

Arah -  Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan dengan mengantisipasi potensi terjadinya politik uang.

"Tentu yang harus kita antisipasi, apa pun pilihannya, jangan sampai merusak demokrasi," kata Denny Indrayana usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Menurut Denny, pilkada yang merusak demokrasi adalah yang marak dengan praktik politik uang sehingga yang perlu diatur adalah bagaimana proses pilkada bisa terbebas dari politik uang.

"Saya tegaskan dalam setiap kesempatan, (saat saya) berproses dalam (Pilgub) Kalimantan Selatan adalah bagaimana prosesnya bersih dari politik uang," katanya.

Artinya, daya saing masing-masing pasangan calon benar-benar ditentukan faktor keterpilihan di tengah masyarakat sendiri, bukan karena dipengaruhi faktor lain, terutama uang.

Baca Juga: Walhi Sebut Proyek Kereta Cepat Munculkan Masalah Lingkungan
Bikin Adem, Ratu Yordania Unggah Foto Raja Salat di Padang Pasir




Mengenai pilkada langsung atau tidak langsung, Denny menegaskan bahwa secara perundang-undangan memungkinkan untuk sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung.

"Memang kalau kita bicara pilkada, itu langsung atau tidak langsung secara UUD memungkinkan. Bahasa UUD-nya 'kan dipilih secara demokratis. Jadi, itu pilihan politik hukum pembuat UU," ujarnya.

Mengutip antara, meski demikian, Denny mengingatkan bahwa pada pilkada langsung maupun tidak langsung masih berpotensi terjadinya politik uang.

"Baik pilkada langsung atau enggak langsung itu potensi politik uang ada. Nah, bagaimanakah kita meminimalkan. Ke mana arahnya? Ya, kita serahkan kepada pembuat UU," katanya.

Berita Terkait

Pilkada Bali Jadi Sorotan Dunia Jelang IMF-WB Pilkada Bali Jadi Sorotan Dunia Jelang IMF-WB
Dirjen Wacanakan Penghapusan Kotak Kosong di Pilkada Dirjen Wacanakan Penghapusan Kotak Kosong di Pilkada
Ketua MPR: Istilah Mahar Politik Pojokkan Islam Ketua MPR: Istilah Mahar Politik Pojokkan Islam

#politik #politik uang #Pilkada #Demokrasi Indonesia #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar