Polemik Direksi dan Dewas TVRI, Menkominfo Minta Patuhi Regulasi

Johnny G Plate (Antara)

Arah -Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta Direksi dan Dewan Pengawas TVRI menjalankan hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Dia meminta penyelesaian polemik yang terjadi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Untuk itu, kami meminta dan berharap dewan pengawas dan direksi untuk menggunakan semua hak dan kewajiban sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan pemerintah tersebut,” ujar Johnny dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jum’at (6/12/2019).

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan dalam PP Nomor 13 Tahun 2005, Dewan Pengawas TVRI diberikan kewenangan memberhentikan direksi dengan syarat-yang harus dipenuhi. Sebaliknya, Direksi TVRI juga mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri secara detail yang sudah diatur jadwalnya.

“Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 yang memungkinkan pemberhentian Direksi melalui pentahapan, diantaranya Surat Pemberitahuan Pemberhentian Direksi yang harus disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Pengawas, dan diberi kesempatan kepada Direksi dalam waktu dalam kurun waktu 1 bulan untuk menyiapkan jawaban dan pembelaan dirinya,” jelasnya.

Terkait pemberhentian Direktur Utama TVRI Helmi Yahya yang dilakukan Dewan Pengawas dengan mengangkat Plt. Direktur Utama hingga tersebar ke ranah publik, Johnny mengimbau agar prosesnya sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2005.

“Setelah itu, Dewan Pengawas mempunyai kesempatan dua bulan berikutnya untuk meneliti pembelaan dan jawaban Direksi TVRI, apakah alasan-alasannya itu memadai dan dapat diterima,” imbuhnya.

Baca Juga: Begini Perlawanan Helmy Yahya Soal Pencopotan dari Dirut TVRI
Cegah Pemalsuan Dokumen, Kominfo Luncurkan Tanda Tangan Digital

Apabila alasan dapat diterima, lanjut dia, Dewan Pengawas bisa membatalkan pemberhentian. Namun, apabila Dewan Pengawas merasa alasannya tidak bisa diterima, maka Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk memberhentikan secara permanen.

“Apabila dalam waktu dbua ulan Dewan Pengawas tidak mengambil tindakan atas jawaban Direksi, secara otomatis pemberhentian itu menjadi batal. Pada saat di mana surat pemberitahuan pemberhentian direksi itu disampaikan kepada direksi, direksi yang bersangkutan masih tetap menjabat sebagai direksi sampai proses-proses pemberhentiannya dilakukan secara formal,” pungkasnya. 

Berita Terkait

Kominfo Blokir Sementara Layanan Data di Papua dan Papua Barat Kominfo Blokir Sementara Layanan Data di Papua dan Papua Barat
Langit Jakarta Cerah, BMKG Prediksi Tidak Ada Hujan Hari Ini Langit Jakarta Cerah, BMKG Prediksi Tidak Ada Hujan Hari Ini
KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap Emirsyah, Jika Tidak... KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap Emirsyah, Jika Tidak...

#TVRI #Kemenkominfo #lembaga penyiaran #Helmi Yahya #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar