Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kementerian Agama

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sukoso (Foto:Kemenag)

Arah - Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sukoso membantah isu pengembalian kewenangan memberikan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, penerbitan sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama.

Sesuai amanat UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 6, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, sebagaimana diatur dalam pasal 10, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk.

"Artinya, sesuai amanat regulasi, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama," tegas Sukoso di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Menurut Sukoso dilansir situs Kemenag, proses, tahapan dan kewenangan terkait sertifikasi halal sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH.

Layanan sertifikasi halal mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbittan sertifikasi halal.

"BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal," jelasnya.

Sejak 17 Oktober 2019, layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan. BPJPH membuka layanan pengajuan sertifikasi halal tidak hanya di pusat, tapi juga di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kab/Kota. Prosesnya melalui Sistem Informasi Halal (SiHalal) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.

"Sejak Oktober hingga awal Desember 2019, total kunjungan layanan sertifikasi mencapai 1.705 kali atau 244 kunjungan per minggu," katanya.

Baca Juga: Supermodel AS Halima Aden Meriahkan Jakarta Halal Things 2019
Alhamdulillah, Kacamata Halal Segera Diluncurkan

Karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan Sertifikasi Halal belum ada, Kemenag menerbitkan  Keputusan Menteri Agama No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal. KMA ini antara lain mengatur, selama belum ada PMK tentang tarif layanan, biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM.

“KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI. Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui PMK belum ditetapkan,” jelasnya.

Data BPJPH, sampai 7 Desember 2019, sudah ada 154 perusahaan yang mengajukan layanan sertifikasi halal, baik permohonan baru maupun perpanjangan.

"Hasil verifikasi tahap awal oleh BPJPH sudah dikirim ke LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk dilakukan tahapan berikutnya," pungkasnya.

Berita Terkait

BPJPH-MUI Sepakati Kerja Sama Masa Transisi Sertifikasi Halal    BPJPH-MUI Sepakati Kerja Sama Masa Transisi Sertifikasi Halal
Pengurus Masjid Dilarang Minta Sumbangan di Jalan, Ini Alasannya Pengurus Masjid Dilarang Minta Sumbangan di Jalan, Ini Alasannya
Palu Subuh Berkah Gerakan Dakwah Tangkal Radikalisme Palu Subuh Berkah Gerakan Dakwah Tangkal Radikalisme

#Kemenag #MUI #Sertifikasi Halal #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar