Perlindungan Konsumen e-Commerce Dinilai Masih Minim

Ilustrasi e-commerce (Pixabay)

Arah - Perlindungan konsumen e-commerce di Tanah Air dinilai masih minim. Padahal Indonesia dengan jumlah populasinya yang besar merupakan pasar potensial untuk perkembangan industri ini.

"Permasalahan selanjutnya adalah awareness (kesadaran) di masyarakat dan juga upaya pemerintah yang masih minim. Masyarakat sebagai konsumen belum paham urgensi dari perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen," ujar peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Menurut Ira, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mendorong terciptanya kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi konsumen. Berdasarkan GlobalWebIndex, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna e-commerce terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan transaksi e-commerce 20,3 juta dolar AS pada 2018. Jumlah ini mengalami kenaikan 3,3 juta dolar dibanding 2017.

Sementara itu, McKinsey melaporkan, industri e-commerce di Indonesia akan tumbuh sepanjang 2017-2022 dan menghasilkan 20 juta dolar, serta mendukung 2-3 persen dari PDB Indonesia dan menyediakan 26 juta lapangan pekerjaan.

"Ada beberapa persoalan yang berpotensi menghambat pertumbuhan perdagangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah belum adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen e-commerce," katanya.

Dikatakan Ira, penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan perusahaan financial technology (fintech), data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa seizin konsumen.

Baca Juga: Targetkan Ekspor Beras 500 Ribu Ton, Ini yang Dilakukan Mentan
Calon Dirut Garuda Indonesia dari Internal Atau Eksternal?

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. UU lain yang sudah berlaku adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 2008.

PP ini sudah mengatur beberapa hal, di antaranya adalah mengenai larangan untuk membagikan dan menggunakan data konsumen ke pihak ketiga dan aturan mengenai data apa saja yang boleh digunakan oleh penyedia layanan e-commerce.

Namun dia menilai masih belum ada parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kinerja para penyedia layanan e-commerce dalam mematuhi regulasi yang berlaku.(ant)

Berita Terkait

Jual Beli Data Pribadi Langgar Hukum dengan Ancaman Pidana       Jual Beli Data Pribadi Langgar Hukum dengan Ancaman Pidana
Cara Kemenkominfo Tangkal Konten Hoaks Cara Kemenkominfo Tangkal Konten Hoaks
Literasi Digital Agar Masyarakat Tak Mudah Berikan Data Pribadi Literasi Digital Agar Masyarakat Tak Mudah Berikan Data Pribadi

#e-commerce #data pribadi #perlindungan data pribadi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar