Menkeu Hentikan Penyaluran Dana untuk 56 Desa Fiktif

Dok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto:Kemenkeu)

Arah - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif atau desa yang memiliki nama tapi tidak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah dihentikan.

“Penyaluran dana desa pada tahap ketiga 2019 untuk ke 56 desa dihentikan seluruhnya,” ujar Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPR RI untuk membahas postur APBN 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan penghentian penyaluran dana desa tersebut dilakukan sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa secara hukum maupun secara substansi fisik.

“Kami bekerja berdasarkan seluruh evidence dan bukti secara fisik yang memang ada bukti tersebut,” katanya.

Dia menjelaskan kasus itu berawal dari pembentukan 56 desa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011.

Sebanyak 56 desa tersebut akhirnya mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 sehingga mulai 2017 desa itu memperoleh alokasi dana desa dari pemerintah.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebutkan penyaluran dana desa untuk empat desa dihentikan pada tahap ke-3 atau triwulan III-2018 karena terindikasi adanya permasalahan pada administrasinya sehingga pihak Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan.

“56 desa itu mengalami cacat hukum karena Perda itu tidak melalui tahapan di DPRD dan register Perda itu adalah tentang Pertanggungjawaban APBD. Jadi memang tujuannya begitu,” jelasnya.

Menurutnya, pembentukan desa baru harus memiliki Peraturan Daerah sendiri dan tidak ditempelkan pada Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD.

“Kalau yang untuk baik-baik saja kan memang harusnya ada Perda sendiri. Ini ditempelkan dengan Perda tentang pertanggungjawaban,” tegasnya.

Baca Juga: Perkembangan Penguatan Rupiah Akan Dilihat dalam Satu Tahun
Targetkan Ekspor Beras 500 Ribu Ton, Ini yang Dilakukan Mentan

Sri Mulyani meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki basis datanya.

“Kami akan minta Kemendagri dan Kemendes memperbaiki data basenya. Kita tentu juga berharap agar DPD IV juga mengawasi di daerah masing-masing,” pungkasnya.(ant)

Berita Terkait

Sri Mulyani Menkeu Terbaik Asia Pasifik 2018 Sri Mulyani Menkeu Terbaik Asia Pasifik 2018
DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan
Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5%, Ini yang Harus Dilakukan Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5%, Ini yang Harus Dilakukan

#Kemenkeu #Sri Mulyani #Desa #DPR RI #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar