Ini 4 Pokok Pembahasan Omnibus Law Jaminan Produk Halal

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki (Foto:Kemenag)

Arah - Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal termasuk yang dibahas dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Beberapa pasal di dalamnya, terdampak dalam pembahasan penyusunan RUU tersebut.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki mengaku pihaknya ikut terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Pembahasan yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait ini sudah berlangsung hingga pertengahan Januari 2020.

Menurut Mastuki, dalam serangkaian pembahasan yang telah dilakukan, omnibus Law dalam konteks jaminan produk halal ditekankan pada empat hal.

Pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal. Semengat RUU Omnibus Law pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 

Kedua, pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) saat akan mengurus sertifikasi halal. Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah dinol-rupiahkan. Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah ‘fasilitasi bagi UMK’.

Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi  halal yang persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan. 

Keempat, sanksi administratif dan sanksi pidana untuk mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi halal. Namun pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan edukatif. 

Baca Juga: Canggihnya Dassault Rafale, Jet Tempur Prancis yang Diminati Menhan Prabowo
Sebut Demokrat Curang, Trump Desak Senat AS Tolak Pemakzulan

Mastuki mengaku ada banyak pasal dalam UU 33 tahun 2014 yang dibahas dan akan mengalami penyesuaian. Beberapa pasal dimaksud antara lain: pasal 1, 7, 10, 13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58. 

“Pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk, tidak jadi pembahasan,” tandasnya Jadi harus ada kepastian waktu,” ujarnya dikutip dari laman Kemenag, Selasa (21/1/2020). .

Berita Terkait

Indonesia Harus Serius Tangkap Peluang Industri Halal            Indonesia Harus Serius Tangkap Peluang Industri Halal
Sertifikasi Halal Beri Nilai Tambah Produk Sertifikasi Halal Beri Nilai Tambah Produk
Impor Produk Hewan Wajib Dilengkapi Label dan Sertifikat Halal Impor Produk Hewan Wajib Dilengkapi Label dan Sertifikat Halal

#Kemenag #Halal #Produk Halal #Sertifikasi Halal #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar