DPR: Jokowi Tunjuk Artidjo Jadi Dewas KPK Agar Masyarakat Diam

Mantan Hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar (Foto/istimewa)

Arah - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menjadi Dewan Pengawas KPK agar situasi dan kondisi (sikon) masyarakat menjadi tenang.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengatakan ada dugaan pemilihan Dewas KPK oleh Presiden Jokowi hanya berdasarkan kiriman nama dari pihak tertentu yang dirasa cocok mengisi posisi pengawas lembaga antirasuah tersebut.

"Pak Jokowi dikasih-kasih nama saja, oh nama ini paten ini. Harus ada unsur perempuannya, dipilihlah ada unsur perempuan. Wah, pak Artidjo kalau ditaruh, pasti diam masyarakat. Tapi belum tentu. Di MA bisa begitu pak Artidjo, di KPK belum tentu," kata Panjaitan dalam rapat dengar pendapat dengan Pimpinan dan Dewas KPK RI di Kompleks Parlemen RI Senayan, Jakarta, Senin (27/1).

Baca Juga: Korban Tewas Virus Corona Jadi 80 Orang, Libur Imlek China Diperpanjang
Ganjar Tegaskan Tak Takut Siapapun Ketika Berantas Korupsi

Antara melansir, hal itu ia sampaikan dalam rangka menjelaskan bahwa sebenarnya secara strata di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, antara Dewas dan Pimpinan KPK tidak ada yang lebih tinggi posisinya.

"Kunci dari hubungan antara Dewas dengan Pimpinan KPK adalah pasal 19 dan 37, bagaimana tafsirnya pasal tersebut supaya ke depan enak kerjanya. Apalagi pak Tumpak Hatorangan (Ketua Dewas) tadi sudah menyampaikan bahwa Dewas sedang menyusun kode etik. Jangan sampai Dewas merasa lebih tinggi dari pimpinan KPK," kata Panjaitan. 

Ia mengatakan ada kekhawatiran ada penafsiran yang berbeda terhadap pasal 19 dan 37 UU 19/2019 tentang KPK tersebut dimana seharusnya tidak ada yang merasa lebih tinggi.

"Kalau seandainya itu bisa kita samakan persepsi kita, jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi. Jangan sampai, itu cuma di mulut saja pak. pak Tumpak (Ketua Dewas KPK) ngomong begitu, pak Firli (Ketua KPK) ngomong begitu," kata Panjaitan.

Berita Terkait

MPR: Ganggu Pelantikan Presiden adalah Tindakan Inkonstitusional MPR: Ganggu Pelantikan Presiden adalah Tindakan Inkonstitusional
 MPR Putuskan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin Pukul 14.30 Wib MPR Putuskan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin Pukul 14.30 Wib
Presiden Tidak Tandatangani RUU MD3 Presiden Tidak Tandatangani RUU MD3

#Artidjo Alkostar #Dewan Pengawas KPK #Jokowi #PDIP #DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar