Presiden: RAPBN 2017 Berpedoman pada 3 Kebijakan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Sidang tersebut beragendakan mendengar pidato Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Arah - Pemerintah Joko Widodo menyebutkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama, agar dapat menjadi instrumen fiskal guna mengentas kemiskinan, mengurangi ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja.

Demikian di sampaikan Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN 2017 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI dan dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin, di Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Kepala Negara, tiga kebijakan utama itu adalah pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian.

Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Untuk itu, Presiden Jokowi menyebut, tema kebijakan fiskal 2017 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan".

Intinya, kata Presiden Jokowi, APBN ke depan itu harus realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

"Pada tahun 2015, kita telah membangun fondasi dengan melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional dari yang bersifat konsumtif, kita ubah menjadi produktif," katanya.

Selain itu, dilansir Antara, kita juga mulai meletakkan paradigma Indonesia Sentris, yakni pembangunan tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Tanah Air.

"Tanpa keberanian melakukan lompatan paradigma tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kuat dan kokoh," katanya.

Berita Terkait

Presiden: 2016 adalah Tahun Percepatan Pembangunan Presiden: 2016 adalah Tahun Percepatan Pembangunan
Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Anggaran Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Anggaran
Jokowi: Islam Indonesia Demokratis dan Toleran Jokowi: Islam Indonesia Demokratis dan Toleran

#anggaran negara #apbn #Dana APBN #Rancangan APBN #presiden joko widodo #presiden jokowi #Joko Widodo

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar