Ini Strategi Sri Mulyani Atasi Defisit Anggaran Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) didampingi Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid (kedua kiri) dan EE Mangindaan (ketiga kiri) berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8). Rapat itu membahas APBN dan perkembangan perekonomian global serta pengaruhnya terhadap keuangan negara. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Arah -   Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya pemerintah melakukan penyesuaian belanja berupa pemangkasan anggaran sudah cukup untuk menjaga keberlangsungan APBNP 2016 hingga akhir tahun.

"Saat ini, kami anggap itu cukup," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menjelaskan upaya pemangkasan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp68,8 triliun dilakukan agar APBNP 2016 lebih realistis dengan kondisi saat ini.

Menurut dia, penyesuaian itu dilakukan karena diperkirakan hingga akhir tahun penerimaan perpajakan akan mengalami kekurangan (shortfall) sebesar Rp219 triliun dari target yang ditetapkan.

"Kami sudah menginformasikan kepada semua kementerian/lembaga baik yang terbesar hingga terkecil, dan saya banyak menerima SMS untuk negosiasi apakah bisa dikurangi? Saya katakan kalau kita punya uang tidak perlu dipotong (anggarannya)," kata Sri Mulyani.

Sri memastikan belum ada upaya lanjutan dari pemerintah selain melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga kinerja defisit anggaran tidak melebihi batas yang diperkenankan dalam UU sebesar tiga persen.

"Tentu akan kami monitor minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau ada kebijakan tambahan karena ada tindakan yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan 'confident', apa yang akan kami lakukan nanti kami lihat," katanya.

Sebagai antisipasi lainnya untuk menjaga pelaksanaan APBNP, kata Sri, pemerintah dalam jangka waktu dekat bisa bergantung dari program amnesti pajak yang hingga akhir tahun diproyeksikan bisa mencapai Rp165 triliun.

"Sampai saat ini kami terus berharap pada 'tax amnesty' terutama sampai September. Dari situ baru kami bisa melakukan 'assessment'," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Pemerintah menjalankan kebijakan pemotongan anggaran karena berdasarkan data Kementerian Keuangan realisasi defisit anggaran hingga 5 Agustus 2016 telah mencapai Rp262,5 triliun atau 2,08 persen terhadap PDB karena rendahnya penerimaan negara dan tingginya realisasi belanja pemerintah.

Pencapaian defisit anggaran tersebut sudah mencapai 88,5 persen dari target Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB dilansir antara.

Realisasi defisit anggaran ini terjadi karena penerimaan perpajakan sampai minggu pertama Agustus 2016 mencapai Rp618,3 triliun atau 40,2 persen dari target, sedikit lebih rendah daripada periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp626,7 triliun atau 42,1 persen dari target.

Sementara itu, penyerapan belanja pemerintah pusat hingga 5 Agustus 2016 telah mencapai Rp585,7 triliun atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp561,4 triliun.

Berita Terkait

Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Anggaran Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Anggaran
Presiden: RAPBN 2017 Berpedoman pada 3 Kebijakan Presiden: RAPBN 2017 Berpedoman pada 3 Kebijakan
Presiden Minta Kementerian Pangkas Anggaran Hingga 50 Triliun Presiden Minta Kementerian Pangkas Anggaran Hingga 50 Triliun

#potong anggaran #anggaran negara #Dana APBN #Sri Mulyani Indrawati

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar