DPR Desak Pemerintah Tegas Terhadap Taksi Online

Logo aplikasi Uber. (YouTube)

Arah -  Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mendesak Pemerintah agar bersikap tegas terhadap moda transportasi darat berbasis online yang dinilai agar mematuhi aturan perundangan.

Menurut Fary Djemy Francis, muncul moda transportasi darat berbasis online baik roda dua yakni ojek maupun roda empat yakni taksi yang semua berplat hitam, langsung disambut positif oleh masyarakat karena dinilai sebagai moda transportasi murah.

Namun di sisi lain, kata dia, kehadirannya ditolak perusahaan taksi maupun ojek yang sudah lebih dulu ada.

"Bahkan beberapa kali terjadi tindakan kekerasan, yakni pengojek online dikeroyok oleh pengojek konvensional," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, pada awal kemunculan transportasi online, terjasdi pro-kontra dan bahkan ada aksi unjuk rasa dari para pengemudi taksi.

Menurut Fary, DPR RI pada saat itu, telah memanggil Pemerintah melalui Menteri Perhubungan, meminta bersikap tegas terhadap keberadaan transportasi online.

"Transportasi online ini kehadirannya diharapkan masyarakat, tapi belum mematuhi aturan perundangan," katanya.

Selain itu, kendaraan umum berplat kuning yakni membayar pajak sebagai kendaraan umum dan menjalani uki kir, dan sebagainya.

"Sedangkan, kendaraan online tetap berplat hitam yang artinya tidak membayar pajak, tidak menjalani uji kir. Bahkan, kendaraan roda dua pun menjadi kendaraan umum," katanya.

Fary mendesak Pemerintah, agar membuat aturan mengenai keberadaan transportasi online, sesuai dengan aturan perundangan.(ANTARA)

Berita Terkait

Transportasi Online Wajib Urus Izin Transportasi Online Wajib Urus Izin
Uber dan Grab Car Masih Dapat Beroperasi Uber dan Grab Car Masih Dapat Beroperasi
Organda Rugi 1.7 Miliar Dolar Akibat Angkutan Online Organda Rugi 1.7 Miliar Dolar Akibat Angkutan Online

#Transportasi online #transportasi umum #angkutan umum

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar