Polemik Pansus KPK

Polemik Pansus KPK
  • 11:42
    07 July 2017

    Ini Permintaan Pemuda Muhammadiyah Soal Pansus KPK

     PP Pemuda Muhammadiyah menyoroti pertemuan panitia khusus (Pansus) Hak Angket KPK dengan napi koruptor di lapas Sukamiskin, Bandung. PP Pemuda Muhammadiyah menilai Pansus Hak Angket telah gagal paham soal objek penyelidikan mereka. 

    "Temui napi koruptor semakin nyata jika pansus gagal paham terkait objek penyelidikan angket. Wajar jika kami menuding tidak ditemukan urgensi dan prinsip objektivitas dibentuknya Pansus Angket tersebut," cetus Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang hukum, Faisal dalam rilisnya, Jumat (7/7/2017).

    Faisal mengimbau kepada Pansus Hak Angket lekas menyadari bahwa manuver mereka sudah kehilangan koridor. "Pansus harus menyadari secepatnya, bahwa manuver politik angket tidak akan mungkin menjadi niat baik hendak evaluasi KPK jika sudah kehilangan fokus tujuannya sejak awal," ujar Faisal.

  • 09:45
    07 July 2017

    Pemerintah Siapkan Strategi Nasional Terkait Korupsi

    Forum Guru Besar Antikorupsi hari ini menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, dan meminta ketegasan pemerintah soal pelemahan KPK melalui hak angket DPR. Teten mengatakan pemerintah sedang menyiapkan strategi nasional (stranas) antikorupsi.

    "Ya, memang kita sedang mempersiapkan stranas antikorupsi. Perpresnya saya kira sebentar lagi akan ditandatangani oleh Presiden," ujar Teten di kantor KSP, gedung Bina Graha, Jalan Veteran.

    Teten mengatakan stranas, yang saat ini berada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nantinya akan dipindahkan ke KPK. Koordinasi dari stranas antikorupsi nantinya akan dipimpin langsung oleh KPK.

  • 09:30
    07 July 2017

    Ramai-Ramai Tolak Pansus KPK

    Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa UI menolak keras digunakannya hak angket untuk KPK oleh DPR. Rencananya, pada Jumat, 7 Juli 2017, besok ILUNI dan BEM UI akan menggelar aksi di DPR untuk menyatakan penolakan tersebut.

    Sekretaris Jenderal ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan aksi itu digelar untuk memastikan kasus korupsi e-KTP dan kasus-kasus besar lainnya dapat dituntaskan oleh KPK tanpa intervensi pihak mana pun. Aksi dengan tema 'Tolak Intervensi, Berantas Korupsi!' itu akan digelar di gedung DPR.

    Ketua ILUNI UI Tommy Suryatama mengatakan penggunaan hak angket ini bisa dianggap sebagai serangan balik koruptor untuk melemahkan KPK. "Pengguliran hak angket di saat proses hukum pemeriksaan kasus e-KTP sedang berlangsung juga dinilai bisa mengarah kepada tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum dan dapat ditengarai sebagai bagian dari serangan balik oleh koruptor untuk melemahkan KPK," kata Tommy.

  • 09:15
    07 July 2017

    Hari Ini KPK Panggil Sejumlah Anggota DPR Terkait Korupsi EKTP

    KPK mengagendakan pemeriksaan dari unsur DPR terkait e-KTP pada esok hari. Mantan pimpinan komisi dan pimpinan fraksi dijadwalkan akan dipanggil.

    "Hari ini (7/7) kami masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR dari unsur mantan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi pada saat rentang kasus KTP elektronik berjalan sebelumnya," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada).

    Sebelumnya, KPK memanggil dari unsur politik dalam kasus ini dengan memeriksa sejumlah anggota DPR. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali proses pembahasan anggaran dan pertemuan-pertemuan terkait aliran dana.

  • 09:00
    07 July 2017

    Anggota DPR Ungkap Curhat Para Napi Koruptor

    Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyebut banyak keluh kesah yang disampaikan napi korupsi penghuni Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, saat disambangi. Seperti apa cerita penggerus uang negara itu?

    "Ada yang sudah mengembalikan (uang negara), ada yang dituduh melakukan kerugian negara awalnya namun pada saat dakwaan dan vonis tidak terbukti merugikan keuangan negara, ada yang begitu," kata Masinton di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

    Masinton bahkan mengaku merinding saat mendengar cerita napi korupsi. Dia mengibaratkannya dengan kisah horor.

    Jadi tuh tadi banyak cerita mirip seperti horor karena saya pun ngeri. Kalau penegakan hukum seperti ini dibiarkan terus-menerus, kejahatan jabatan dalam penegakan hukum dibiarkan terus-menerus, kita semua atau saya juga akan menunggu waktu dituduh menjadi koruptor dan diantar ke Sukamiskin," ucapnya.

  • 08:45
    07 July 2017

    Pansus Sebut Pemeriksaan KPK Penuh Intimidasi

    Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membeberkan hal yang disampaikan terpidana korupsi OC Kaligis saat bertemu dengan Pansus. Apa saja?

    "Banyak sekali, ya pokoknya hampir... artinya masing-masing bervariasi. Ada yang menyatakan sewenang-wenang, ada yang mengatakan pemeriksaan penuh ancaman, penuh dengan intimidasi," kata Agun di Lapas Sukamiskin, Jl AH Nasution, Bandung, Jawa Barat.

    Agun menyebut apa yang disampaikan Kaligis hampir serupa dengan napi korupsi lain yang ditemui.

  • 08:30
    07 July 2017

    Hasil Temuan Pansus KPK Bisa Dilaporkan ke Penegak Hukum

    Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan hasil temuan Pansus Angket KPK tidak akan punya nilai bila hanya konteks politik. Temuan-temuan Pansus seharusnya bisa ditindaklanjuti penegak hukum.

    "Kalau konteks hukum pidana, apa pun temuannya, harus diproses dalam peradilan pidana, tidak dalam konteks politik," ujar Eva di gedung DPR, Senayan.

    Menurut Eva, segala temuan yang didapatkan Pansus, misalnya pelanggaran SOP selama pemeriksaan di KPK, merupakan wilayah penegak hukum.

  • 08:15
    07 July 2017

    DPR Harusnya Menghentikan Pansus KPK

    Guru Besar Antikorupsi memandang DPR harusnya menjadi kawan dari KPK. Adanya Pansus Angket dinilai sebagai upaya melawan proses pemberantasan korupsi yang sedang dijalani KPK.

    "Sebaiknya DPR itu kawan, karena DPR itu wakil dari rakyat, bukan wakil dari koruptor. Mestinya dia adalah kawan bagi lembaga-lembaga yang jelas-jelas akan menyetop perilaku korup," kata Juru Bicara Guru Besar Anti Korupsi Asep Saefuddin di di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha.

    Dengan menjadi kawan mestinya DPR tidak perlu membentuk Pansus Angket. DPR dipandang hanya perlu melakukan rapat dengat pendapat (RDP) dengan KPK.

  • 08:00
    07 July 2017

    KPK Segera Tetapkan Tersangka Baru Korupsi EKTP

    Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan ada penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP. Hal ini ia sampaikan di tengah pembahasan soal manuver Pansus Hak Angket.

    "Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini, tapi segera. Iya (dalam kasus e-KTP)," ungkap Agus di kantornya.

    Agus sempat ditanya soal langkah Pansus Hak Angket mengunjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, yang ingin mewawancarai napi koruptor. Ia justru tidak mengetahui maksud ataupun tujuan Pansus tersebut. Agus menyebut saat ini lebih fokus pada tugas internal KPK dalam penanganan kasus.

  • 07:45
    07 July 2017

    Pansus Temui Napi Korupsi, Busyro: Itu Lelucon

    Pansus Hak Angket KPK, yang dipimpin Agun Gunandjar, mendatangi Lapas Sukamiskin untuk meminta keterangan napi koruptor. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebutnya sebagai lelucon.

    "Mungkin menurut mereka itu etis, tapi bagi masyarakat luas dan saya, jelas itu sebuah lelucon. Tidak ada nalar hukumnya. Mengapa, karena yangnanya, napi itu sudah berstatus terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, bahkan statusnya sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah melakukan tindak pidana korupsi. Kalau sudah terbukti, terus yang mau diwawancara apanya," kata Busyro.

    Busyro mengungkapkan keheranannya atas tujuan Pansus Hak Angket mewawancarai napi.

  • 07:30
    07 July 2017

    KPK Yakin Tak Ada Penyadapan yang Liar

    Salah satu kewenangan KPK disoal Panitia Khusus (Pansus) Angket ketika bertemu dengan BPK, yaitu penyadapan. Namun Ketua KPK Agus Rahardjo menekankan penyadapan yang dilakukan KPK memiliki payung hukum yang jelas dan diatur secara ketat.

    "Undang-undang memperbolehkan kami melakukan penyadapan, tapi penyadapan memiliki SOP (standard operating procedure) yang sangat ketat, nggak boleh sembarangan. Itu selalu berjenjang sebagai indikasi awal yang sangat kuat, kemudian minta persetujuan kepada pimpinan. Jadi tidak ada penyadapan yang liar," kata Agus.

    Sebelumnya, ketika Pansus Angket menyambangi BPK, ada persoalan yang disinggung, yaitu landasan hukum terkait dengan penyadapan yang kerap dilakukan KPK. Ketua Pansus Agun Gunandjar mengatakan perlu mendalami soal penyadapan karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan, untuk melakukan penyadapan, harus ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

  • 07:15
    07 July 2017

    Gerindra:Manuver Pansus Menyudutkan KPK

    Gerindra menilai sejumlah manuver yang dilakukan Pansus Hak Angket saat ini terkesan menyudutkan KPK. Alasannya, Gerindra melihat apa yang dilakukan Pansus Hak Angket sejauh ini belum menunjukkan indikasi memperkuat lembaga KPK.

    "Sekarang ini mengesankan bahwa beberapa agenda yang diselenggarakan oleh Pansus sepertinya agak menyudutkan Kuningan," ujar Sekjen Gerinda Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan..

    Muzani berharap Pansus Hak Angket melakukan upaya penguatan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

    "Ini yang dilakukan Pansus, silakan saja, tetapi kami harap Pansus melakukan upaya-upaya penguatan terhadap KPK, misalnya tentang mengapa KPK melakukan pengusutan ini dan itu. Sehingga kesannya imbang," tutur Muzani.

  • 07:00
    07 July 2017

    Pansus KPK Temui Napi Korupsi, Begini Reaksi Fraksi Demokrat

    Pansus Hak Angket KPK, yang dipimpin Agun Gunandjar, mendatangi Lapas Sukamiskin untuk meminta keterangan napi kasus korupsi. Fraksi Demokrat, yang tak mengirim perwakilan ke Pansus Angket, mengatakan itu merupakan urusan Pansus.

    "Namanya hak angket itu urusan mereka, suka-suka, kami nggak ada urusan dengan angket. Hak angket biar mereka bekerja. Posisi Demokrat nggak pernah kirim wakilnya, tapi kita hormati, silakan laksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman di kompleks parlemen