Kontroversi Perppu Pembubaran Ormas

Kontroversi Perppu Pembubaran Ormas
  • 15:58
    12 July 2017

    Ini Sanksi Bagi Ormas yang Melanggar

    Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas mengatur tahapan sanksi bagi ormas anti-Pancasila yang ringkas dibanding UU Nomor 17/2013. Perppu Ormas mengatur tiga tahapan sanksi terhadap ormas.

    Pasal 61 Perppu Ormas mengatur sanksi administratif dengan tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. 

    Peringatan tertulis yang dimaksud dilakukan hanya 1 kali dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterbitkannya peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62. 

  • 08:45
    12 July 2017

    Jika Ormas Radikal Dibiarkan, Ini yang akan Terjadi

    jika dibiarkan, ormas anti-Pancasila dan radikal akan membuat masyarakat mendukung radikalisme dan mengancam keberlangsungan Pancasila. Ke depannya, jumlah orang yang radikal dan anti-Pancasila akan terus bertambah dan akan memberi dampak buruk bagi Indonesia.

    "Bisa dibayangkan negara kita bisa hancur seperti Suriah, Irak, Yaman, Afganistan, dan lain-lain. Konstitusi memang memungkinkan dibebaskan berserikat dan berkumpul, namun tetap harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab dan kewajiban menjaga aturan yang berlaku. Selama ini pula faktanya pemerintah tidak pernah melarang pembentukan ormas, namun jelas sudah bahwa Pancasila menjadi dasar ormas yang akan dibentuk," jelasnya. 

  • 08:30
    12 July 2017

    Ini Alasan Ormas Islam Harus Dibubarkan

    Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj  mengatakan saat ini nilai-nilai kebangsaan di masyarakat sedang berkurang akibat munculnya ormas anti-Pancasila. Hal ini sangat menjadi kekhawatiran atas keutuhan NKRI.

    "Intoleransi menjadi masalah utama di masyarakat akhir-akhir ini. Mayoritas bangsa ini merasakan dan melihat fenomena ini hingga menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Indonesia dalam membangun perjuangannya mengalami gempuran yang datang justru dari rakyatnya sendiri yang terpengaruh oleh pemikiran radikal yang kemudian menolak atau anti-Pancasila," katanya.

    Menurut Said, ormas anti-Pancasila dan radikal secara fisik tidak melakukan kekerasan. Namun pemikiran dan gerakannya secara masif dan sistematis telah merasuk ke sebagian masyarakat.

  • 08:15
    12 July 2017

    Ormas Islam Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal

    Sebanyak 14 organisasi Islam mengeluarkan pernyataan sikap meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Mereka juga mendorong pemerintah segera membubarkan ormas radikal dan anti-Pancasila.

    "Pernyataan sikap 14 ormas Islam menuntut pemerintah segera menerbitkan perpu tentang ormas serta mendorong pemerintah membubarkan ormas Islam anti-Pancasila," ujar Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj di kantor PB NU.

  • 08:00
    12 July 2017

    DPR Mengaku Belum Mengetahui Isi Perppu Ormas Radikal

    Wakil Ketua DPR Agus Hermanto  belum mengetahui isi perppu tersebut. Politikus Partai Demokrat tersebut menunggu masuknya perppu ke DPR untuk berkomentar lebih lanjut. 

    "Kita tunggu saja dulu, kita liat perppu-nya seperti apa, bunyinya seperti apa. Selain itu, perppu harus sampai ke DPR dulu baru kita bisa bahas," ujar Agus

    "Kalau kita sekarang ini belum ada barangnya, masak kita mau omongin," lanjutnya.

  • 07:45
    12 July 2017

    Ini yang Dilakukan DPR Terkait Perppu Ormas Radikal

    Pemerintah akan mengumumkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) untuk membubarkan ormas radikal esok hari. DPR siap menerima perppu itu saat nanti sudah dikirimkan. 

    Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan nantinya, setelah perppu diterima oleh DPR, mereka akan membahas terkait isi dari perppu tersebut dalam satu kali masa sidang. Pembahasan tersebut untuk menentukan apakah diterima atau tidak perppu pembubaran ormas radikal itu.

    "Mungkin dibacakan dulu, baru disampaikan ke DPR. Setelah itu dibahas di DPR. Kan perppu itu nanti harus dibahas dalam satu kali masa sidang paling lama untuk menentukan diterima atau ditolak," kata Agus di gedung MPR/DPR, Senayan,

  • 07:30
    12 July 2017

    Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal Melalui Perppu

    Pemerintah telah merampungkan peraturan tentang pembubaran ormas yang dianggap radikal dan akan diumumkan pada Rabu (12/7/2017). Payung hukum pembubaran ormas tersebut berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

    Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, mengaku sudah mengonfirmasi perppu tersebut kepada Presiden. Rencananya, soal pembubaran ormas itu akan disampaikan langsung nanti oleh Menkopolhukam Wiranto.

    "Ya barusan saya tanya ke Presiden. Soal perppu ormas itu, nah jawaban Presiden tadi, kemungkinan besok akan disampaikan Pak Menkopolhukam," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan,

  • 07:15
    12 July 2017

    Ketua PBU Tak Tahu Ormas Apa Saja yang akan Dibubarkan Pemerintah

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Said Aqil Siroj mengaku belum tahu apakah besok juga akan disebutkan juga nama-nama ormas yang akan dibubarkan pemerintah tersebut.

    "Saya nggak nanya (apa saja ormasnya). Kalau kurang, saya usul lagi nanti," katanya. 

    Said Aqil Siroj mengatakan peraturan tentang pembubaran ormas radikal sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah akan mengumumkan soal peraturan tersebut pada Rabu (12/7) besok.

  • 07:00
    12 July 2017

    Pemerintah akan Umumkan Perppu Pembubaran Ormas Radikal

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan peraturan tentang pembubaran ormas radikal sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah akan mengumumkan soal peraturan tersebut pada Rabu (12/7) ini.

    "Pembubaran ormas radikal insyaallah besok. Ini langsung ditandatangani akan diumumkan," kata Said Aqil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Said Aqil mengatakan peraturan tersebut akan berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).